Geram Pendapatan Pajak Pasir Bocor, Bupati Lumajang Minta Bantuan TNI Jaga Pos Pemungutan Pajak

LUMAJANG, KOMPAS.com - Bupati Lumajang, Indah Amperawati, meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga pos pemungutan pajak pasir.

Permintaan ini ditujukan kepada markas Batalyon 527 Lumajang dan melibatkan instansi lain seperti Polres Lumajang, Kodim, serta polisi militer.

"Sebenarnya tidak hanya batalyon, tetapi Polres juga, anggota Polres, anggota Kodim, dan Batalyon serta PM, Subdepom untuk membantu, membantu pengamanan di check point pemungutan pajak pasir," ujar Indah di Lumajang, Senin (21/7/2025).

Langkah ini diambil setelah Indah menemukan adanya kebocoran pajak pasir yang cukup signifikan.

Baca juga: Polda Jatim Larang Sound Horeg, Polres Lumajang Perketat Izin Keramaian

Target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan pasir ditetapkan mencapai Rp 24 miliar.

Namun, hingga 16 Juli 2025, pendapatan pajak pasir hanya mencapai sekitar Rp 8 miliar.

"Kita mengamati ada banyak pajak pasir yang hilang begitu," ujar Indah.

Ia mengidentifikasi salah satu penyebab hilangnya pajak pasir adalah perilaku sopir truk pasir yang enggan berhenti membayar pajak.

Banyak sopir yang hanya melempar uang seadanya kepada petugas, tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Mekanisme pemungutan pajak pasir di Lumajang sudah menggunakan kartu surat keterangan asal barang (SKAB) elektronik yang berisi saldo.

Baca juga: Pemkab Lumajang Akui Ada Oknum Pegawai BPRD Curangi Pajak Pasir

Kartu ini harus ditap pada alat yang dipegang petugas pemungutan pajak.

"Mereka (sopir) tidak berhenti, kemudian pergi sambil melempar uang seadanya, padahal itu pajak, dan pajak itu harus kita selamatkan. Kadang melempar kartu juga, kartunya enggak ada saldonya, belum sempat ditegur mereka sudah pergi," tambahnya.

Indah juga mengungkapkan bahwa jumlah personel yang dimiliki pemerintah daerah, seperti Satpol PP, BPRD, dan Dishub, terbatas.

Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya tambahan pasukan dari TNI maupun Polri untuk menyelamatkan pajak pasir di Lumajang.

"Karena keterbatasan teman-teman dari Pol PP, badan pajak tidak mampu untuk menghentikan mereka. Jadi kami minta bantuan dari TNI Polri," pungkasnya.