2 Kebijakan Eri Cahyadi di Surabaya yang Mirip dengan Gebrakan Dedi Mulyadi

SURABAYA, KOMPAS.com - Sejumlah kebijakan yang diambil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, ternyata mirip dengan gebrakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Mulai dari larangan acara perpisahan sekolah yang mewah, larangan study tour, hingga memasukkan siswa nakal ke barak militer.

Alasan Cak Eri mengambil kebijakan tersebut juga sama seperti Dedi Mulyadi, yakni tak ingin membebani wali murid.

Karena biasanya, biaya untuk acara perpisahan sekolah dan study tour selalu mengambil pungutan dari para wali murid.

Selain itu, memasukkan siswa nakal ke barak militer juga untuk memperkuat disiplin anak di Surabaya.

Dedi Mulyadi juga beralasan bahwa para siswa nakal tersebut akan digembleng untuk menjadi siswa yang lebih disiplin dan berkarakter.

Dirangkum SURYA.co.id, berikut sejumlah kebijakan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang mirip gebrakan Dedi Mulyadi.

Baca juga: Eri Cahyadi: Jangan Alasan Wisuda Hanya Dibayar Siswa Mampu, Bisa Berujung Bullying ke Siswa Tak Mampu

Larangan Study Tour dan Wisuda Sekolah

Pemkot Surabaya menegaskan larangan sekolah di Surabaya, khususnya SD dan SMP negeri di Kota Pahlawan, menggelar wisata dan wisuda di akhir masa sekolah.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga melarang sekolah untuk menarik pungutan demi menunjang kegiatan tersebut.

"Kalau di sekolah negeri sudah saya, istilahnya "haramkan", untuk wisuda. Saya sudah tidak perbolehkan lagi ada wisuda di SD dan SMP negeri ketika dia itu meminta biaya kepada muridnya," kata Cak Eri beberapa waktu lalu.

Kebijakan tersebut telah berlaku sejak 2015 lalu.

"Tidak semua anak mampu secara ekonomi untuk ikut merayakan kelulusan dengan wisuda," kata Cak Eri yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Apalagi, kegiatan ini menimbulkan pungutan kepada orang tua yang cenderung memberatkan. Apabila siswa yang tak ikut dalam kegiatan akan kecil hati.

"Kita bukan melarang kegembiraan, tapi agar tidak ada siswa yang kecewa karena keterbatasan biaya," kata bapak dua anak ini.

Baca juga: Siswa Tewas Tersetrum Listrik, Eri Cahyadi Pertanyakan Siswa Ada di Rooftop Sekolah Saat Hari Libur

Sekalipun sekolah tidak mewajibkan, namun program wisuda dan wisata akan cenderung menimbulkan kesenjangan antar siswa.

"Jangan pernah alasan menggunakan wisuda, [sekolah meminta] yang mampu silakan membayar, yang tidak mampu tidak usah membayar. Akhirnya terjadi bully gara-gara itu," kata Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ini.

Karenanya, apabila larangan ini dilanggar maka Pemkot tak segan memberikan sanksi kepada guru maupun kepala sekolah negeri.

"Kalau sampai ada, saya tegur kepala sekolahnya, saya beri sanksi [untuk] gurunya. Itu kalau ada di sekolah negeri," katanya.

Beda halnya apabila sekolah akan menggelar wisuda atau wisata dengan menggunakan anggaran di luar iuran wali murid, misalnya donasi dari pihak tertentu. Menurut Wali Kota, hal itu bisa dilakukan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga tegas melarang sekolah-sekolah di Jawa Barat melakukan study tour.

Dedi Mulyadi menjelaskan alasan utama di balik larangan studi tur siswa sekolah adalah agar tidak membebankan biaya pada orangtua siswa.

Baca juga: Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Dedi Mulyadi Dianggap Tak Paham Falsafah Pendidikan

Barak Militer

Pemkot Surabaya punya program serupa yang dilakukan Dedi Mulyadi.

Bahkan program tersebut sudah dijalankan sejak tahun 2023.

Program ini bernama Sekolah Kebangsaan.

Pemkot Surabaya mengungkapkan keberhasilan Sekolah Kebangsaan untuk memperkuat disiplin anak di Surabaya.

Melibatkan pihak militer, program tersebut sukses menekan kasus tawuran hingga kenakalan anak di Surabaya.

Hal ini untuk merespons adanya penerapan pendidikan secara militer untuk anak-anak bermasalah di Jawa Barat yang dicetuskan Gubernur Dedi Mulyadi.

"Pada tahun 2023 sebenarnya sudah kami lakukan hal yang sama. Program tersebut bernama Sekolah Kebangsaan," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi saat dikonfirmasi di Surabaya (Jumat, 2/5/2025).

Baca juga: Eri Cahyadi Geram ke Pasien TBC: Sudah Sakit, Tidak Mau Diobati, Malah Keliling, Kan Bisa Bahaya

Pada 2023, Sekolah Kebangsaan yang diinisiasi oleh Pemkot Surabaya menggandeng TNI AL melalui Pangkalan Angkatan Laut (Lanudal) Juanda.

Berada di Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) Juanda, Sekolah Kebangsaan itu diikuti oleh 48 siswa dari jenjang SMP hingga SMA/SMK.

Setiap hari, puluhan remaja tersebut digembleng oleh personel TNI agar menjadi pribadi yang lebih disiplin sekaligus mandiri.

Mereka harus bangun pagi sekitar pukul 04.30 WIB, kemudian mengikuti ibadah, apel pembinaan fisik, pelatihan baris berbaris, hingga materi wawasan kebangsaan.

Peserta juga materi mendapatkan pembekalan kiat kesuksesan untuk membentuk kharakter dan kepribadian mereka.

Hal ini penting mengingat beberapa peserta Sekolah Kebangsaan di antaranya merupakan mereka yang sempat terjaring razia karena terlibat kekerasan anak seperti tawuran.

Baca juga: Eri Cahyadi Berharap Karnaval Budaya dapat Perkuat Persaudaraan Kota se-Indonesia

Karenanya, ke depan Pemkot Surabaya akan memperkuat Sekolah Kebangsaan tersebut melalui Sekolah Rakyat di Surabaya.

Melalui wawasan kebangsaan, maka penguatan kharakter bisa dilakukan.

Program Sekolah Kebangsaan yang berjalan pada 2023 tersebut berhasil menekan kasus kekerasan remaja di Surabaya.

Para peserta Sekolah Kebangsaan turut menjadi duta kebangsaan kepada sebayanya.

Pada program Sekolah Rakyat nantinya, wawasan kebangsaan tidak lagi berada di kawasan militer.

Berlokasi di asrama yang telah disiapkan, Pemkot Surabaya akan menyisipkan materi kebangsaan dengan melibatkan TNI, misalnya TNI Angkatan Darat (TNI AD) melalui Komando Distrik Militer (Kodim).

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul 2 Kebijakan Wali Kota Surabaya Cak Eri yang Mirip Gebrakan Dedi Mulyadi, Tegas 'Haramkan' Study Tour.