LUMAJANG, KOMPAS.com - Warga Kabupaten Lumajang menanggapi kebijakan bupati Indah Amperawati yang berencana membelikan 198 kepala desa kendaraan dinas baru berupa motor honda PCX.
Anggaran yang dibutuhkan untuk membeli ratusan motor ini diperkirakan antara Rp 6,7-7,2 miliar.
Rencananya, pendanaannya menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD 2024 yang diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.
Baca juga: Dalih Bupati Lumajang Belikan Motor PCX Baru untuk 198 Kepala Desa: Motornya Sudah Tua
Ali M, warga Kecamatan Padang, menganggap pembelian sepeda motor untuk kepala desa merupakan hal yang sia-sia.
Menurutnya, kepala desa banyak yang sudah memiliki kendaraan seperti mobil. Bahkan, menurut Ali, jarang sekali kepala desa bepergian menggunakan sepeda motor.
"Bukan masalah setuju atau tidak setuju, tapi ini sia-sia karena ya kades ini punya mobil, mereka kaya-kaya," kata Ali.
Menurutnya, lebih baik anggaran untuk membeli kendaraan dinas dialihkan untuk membiayai wadah-wadah kreativitas pemuda yang berkecimpung di dunia olahraga maupun kesenian.
"Mending untuk kegiatan pemuda, bisa event olahraga, pembinaan, kesenian juga, mungkin manfaatnya lebih ada," pungkasnya.
Baca juga: Bupati Lumajang Bantah Motor PCX untuk Kepala Desa Ada Kaitannya dengan Janji Politik
Baca juga: Bupati Lumajang Klaim Pemberian Motor PCX agar Kepala Desa Lebih Mudah Akses Medan Sulit
Festi, warga Kecamatan Pasrujambe juga menyayangkan adanya wacana membelikan motor baru untuk kepala desa.
Menurutnya, dalam sambutan pertama bupati usai dilantik, dijelaskan tidak semua janji kampanye bisa direalisasikan karena terbatas anggaran dan sedang menghadapi masa efisiensi.
Namun, dalam perjalanan pemerintah yang belum genap 100 hari ini bupati Indah malah hendak membelikan motor baru untuk kepala desa.
"Kan lebih baik janjinya dulu diselesaikan baru yang lain, dulu bilangnya janji politik tidak bisa langsung dalam tahun pertama, sekarang malah mau membeli barang yang itu tidak ada dalam janji kampanye," tutur Festi.
Lebih lanjut, Festi menyoroti pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Utamanya dalam tindakan pencegahan agar tidak sampai ada kejadian ibu hamil meninggal dunia.
"Kesehatan kan sudah gratis tapi pelayanannya juga harus dipastikan tetap sesuai, Lebaran kemarin tetangga saya meninggal dunia, maksud saya lebih baik fokus ke hal yang paling mendasar saja dulu," lanjutnya.
Baca juga: Anggaran Motor PCX 198 Kepala Desa di Lumajang Pakai Dana Hasil Efisiensi
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang