Ada Ladang Ganja di Semeru, DPRD Lumajang Desak TNBTS Bertanggung Jawab

LUMAJANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang mendesak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) ikut bertanggung jawab atas keberadaan 59 ladang ganja di lereng Gunung Semeru.

Ketua DPRD Lumajang, Oktafiani mengatakan, pihak yang harusnya paling bertanggung jawab adalah TNBTS selaku pemilik kuasa wilayah.

Meskipun, secara administratif, Dusun Pusung Duwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, yang menjadi tempat penanaman lahan itu, masuk dalam wilayah Kabupaten Lumajang.

Namun, pengelolaan wilayah hutan menjadi tanggung jawab sepenuhnya TNBTS.

"Yang ditugaskan di wilayah itu berarti itu (TNBTS) harusnya yang paling bertanggung jawab," kata Okta di Kantor DPRD Lumajang, Jumat (21/3/2025).

Baca juga: Ladang Ganja Ditemukan di Hutan Kampung Eksibidin, 413 Pohon Dicabut

Okta menyebut, petugas TNBTS yang sudah digaji oleh negara untuk melakukan pengelolaan di wilayah hutan Gunung Semeru tidak boleh lepas tangan.

Menurut Okta, tidak adil apabila yang bertanggung jawab atas kasus ini hanya 6 warga Lumajang yang mengaku hanya disuruh menanam saja tanpa tahu model bisnis yang sedang dijalankan.

"Karena bagaimanapun mereka menerima gaji dari pemerintah. Iya, kenapa sampai terjadi penanaman seluas itu, pola pengawasannya bagaimana," ucap Okta.

Peristiwa ini, kata Okta, menimbulkan dampak merugikan bagi warga Lumajang yang seharusnya menerima manfaat lebih dari adanya kawasan hutan nasional.

Sebab, menurut dia, akibat lalainya BBTNBTS, warga Lumajang bisa dianggap sebagai kriminal karena adanya ladang ganja ini.

"Kerugiannya itu ke warga Lumajang. Jadi bukan memberi dampak yang baik, malah menimbulkan stereotip buruk seperti warga Lumajang menanam ganja ini kan dalam tanda kutip kriminal," ujarnya.

Baca juga: Kasus Ladang Ganja di Semeru, Polres Lumajang Tak Mau Sebar Foto DPO Edi

Okta juga mendesak aparat penegak hukum yang menangani masalah ini untuk bertindak profesional dan mengusut tuntas kasusnya.

"Polisi, jaksa, pengadilan harus usut tuntas, tindak semua yang terlibat, harus profesional," katanya.