Kasus HGB 656 Hektare di Sidoarjo, Polda Jatim Periksa Belasan Saksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Jatim) telah memeriksa belasan saksi terkait temuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektar di perairan Sidoarjo.

“Kami sudah memeriksa beberapa saksi,” kata Kasubdit II/Tipid Harda Bangtah Dit Reskrimum Polda Jatim AKBP Decky Hermansyah saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Belasan saksi tersebut di antaranya sembilan petani, tiga orang perwakilan perusahaan atau pemilik, tiga orang perangkat desa, serta pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Jawa Timur.

Baca juga: Perusahaan Pemilik HGB 656 Hektar di Sidoarjo Sudah Diperiksa Polda Jatim

Tidak menutup kemungkinan, Polda Jatim juga akan memeriksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo terkait masalah ini. Namun, Decky belum dapat memastikan.

Sebab, HGB seluas 656 hektar di perairan Sidoarjo diterbitkan pada tahun 1996 dan berlaku hingga 2026.

HGB tersebut diterbitkan saat Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Bupati Soedjito yang menjabat mulai 1995 hingga 2000.

“Rencana nanti, karena itu diperlukan sehubungan dengan kebijakan pengembangan wilayah Sidoarjo saat itu,” ujarnya.

Baca juga: Tolak HGB di Perairan Sidoarjo, Massa Geruduk Kantor BPN

Diketahui, ATR/BPN Jawa Timur menyebutkan bahwa Sertifikat HGB seluas 656 hektar di Sidoarjo dimiliki oleh PT SIP seluas 285,16 hektar dan 219,31 hektar, dan PT Semesta Cemerlang mengantongi izin kepemilikan sebesar 152,36 hektar.

Izin HGB ini diketahui sudah terbit sejak 1996 dan berakhir pada 2026.

Pada awalnya, diduga HGB yang berada di perairan Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, ini merupakan kawasan tanah tambak.

Namun, seiring berjalannya waktu, kawasan tersebut terkena abrasi sehingga berubah menjadi wilayah perairan.

Oleh sebab itu, BPN Sidoarjo menegaskan bahwa izin tidak bisa diperpanjang.

Kendati demikian, polemik SHGB seluas 656 hektar di atas perairan tersebut mengundang kritikan keras dari sejumlah pihak. Sebab, dinilai melanggar putusan MK 85/PUU-XI/2013 dan bertentangan dengan prinsip UUD 1945.