DPRD Kota Malang Usulkan 10 Persen Gaji ASN untuk Program Wajib Belanja di Pasar

MALANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur, melalui Komisi B mengusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbelanja di pasar rakyat. Langkah ini diharapkan jadi solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang di pasar tradisional.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji mengatakan, pemerintah seharusnya turut hadir untuk meramaikan dan menarik minat masyarakat berbelanja di pasar tradisional.

Berdasarkan informasi dari para pedagang yang diterima Bayu, pasar tetap didatangi pembeli tetapi jumlahnya tidak signifikan.

"Kota Malang memiliki 26 pasar tradisional yang tersebar di lima kecamatan. Semua ini membutuhkan perhatian serius semua pihak agar pasar rakyat yang menjadi penopang ekonomi masyarakat kecil bisa terus hidup," kata Bayu, Kamis (21/11/2024).

Baca juga: Bakal Terima Ganti Rugi, Korban Robot Trading ATG Datangi Kejari Kota Malang

Dia juga menyampaikan, anggaran belanja pegawai di Kota Malang mencapai Rp 1,03 triliun atau 40 persen dari APBD. Menurut Bayu, anggaran belanja pegawai yang bersumber dari pajak masyarakat seharusnya dapat dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.

Salah satu caranya yaitu melalui pemberdayaan pasar rakyat sebagai pusat ekonomi lokal.

"Dengan alokasi minimal 10 persen dari total gaji ASN, yaitu sekitar Rp 100 miliar, untuk belanja di pasar tradisional, kita bisa mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan menggerakkan kembali roda perekonomian. Ini juga sekaligus menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada pedagang kecil," jelasnya.

Baca juga: Seorang Warga Kota Malang Resah Tempat Tinggalnya Dijadikan Modus Penipuan Tempat Kos Fiktif

Untuk merealisasikan program ini, Komisi B mengusulkan mekanisme teknis berupa pemberian voucher belanja kepada ASN dan anggota DPRD. Voucher ini hanya dapat digunakan di pasar tradisional di lima kecamatan di Kota Malang, sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh para pedagang di lokasi tersebut.

Usulan ini diharapkan menjadi program prioritas untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

"Gerakan ini tidak hanya menjadi solusi ekonomi, tetapi juga bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap keberlangsungan para pelaku UMKM. Harapannya, program ini mampu membangkitkan kembali gairah ekonomi rakyat dan menjadikan pasar tradisional sebagai pusat aktivitas masyarakat," jelasnya.