Menanggapi pernyataan Darma, Risma mengaku masih mencari formula untuk memenuhi kebutuhan petani, juga nelayan.
"Dulu saya masih di Surabaya buat aturan bahwa BPR harus turun ke rakyat. Yang PNS hanya 25 persen, sisanya untuk masyarakat lain."
"Nah sekarang saya masih hitung-hitungan, apakah menggunakan BPR atau koperasi, karena BPR ini kan milik Pemerintah. Saya akan pikirkan itu, buat formulanya," kata Risma.
Sebelum bertemu dengan pelaku UMKM, Risma juga menghadiri acara Sarasehan Peran Perempuan dalam Pemenangan Pilkada Serentak 2024 di Savana Park, Jajag, Banyuwangi.
Baca juga: Kampanye di Trenggalek, Risma Janjikan Insentif bagi Petani Tembakau
Dikutip dari situs pdiperjuangan-jatim.com, relawan perempuan yang terdiri atas pelaku usaha mikro, kelompok arisan hingga kelompok Posyandu dan penyandang disabilitas, mengungkapkan persoalan-persoalan kepada Risma.
Rata-rata para perempuan yang hadir di acara tersebut, mengeluhkan biaya pendidikan, kesehatan dan modal usaha.
“Masalah biaya pendidikan SMA/SMK nantinya saya gratiskan. Saya sudah menghitung, untuk menggratiskan biaya sekolah itu bisa,” ujar Risma.
“Saya tahu, masalah pendidikan itu prioritas utama, dan saya ngerti yang dihadapi ibu-ibu terkait masalah pendidikan anak-anaknya,” tambah dia.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang