PDI-P Akan Sanksi Kader Partai Pendukung Kotak Kosong

BLITAR, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDI-P akan akan menjatuhkan sanksi kepada kader yang tidak mendukung calon kepala dan wakil kepala daerah yang direkomendasi partai.

Bahkan, kata Hasto, kader yang ikut mengkampanyekan kotak kosong melawan pasangan calon kepala daerah yang diusung PDI-P pada Pilkada Serentak 2024 juga akan mendapatkan sanksi serupa.

“Ya, tentu saja (disanksi). Termasuk yang mengampanyekan kotak kosong dari kader PDI-P karena dalam tradisi partai ketika kami telah mencalonkan calon itu sudah melalui suatu pertimbangan yang matang,” ujar Hasto di sela ziarah Makam Bung Karno bersama Megawati Soekarnoputri, Senin (7/10/2024).

Baca juga: Soal PDI-P Gabung ke KIM Plus, Hasto: Yang Penting Pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo Dulu

Menurut Hasto, keberadaan kotak kosong merupakan dampak dari proses demokrasi yang menghasilkan adanya pasangan calon kepala daerah tunggal di satu daerah.

“Mari kita wujudkan demokrasi yang sehat, kecuali kotak kosong itu melakukan mobilisasi. (Padahal) kotak kosong ini kan hasil juga dari suatu legitimasi yang dibangun oleh calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan,” tuturnya.

Hasto tidak menyebut daerah tertentu di mana terdapat pasangan calon kepala daerah tunggal yang diusung PDI-P akan melawan kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024.

Baca juga: Calon Bupati Toba yang Diusung PDI-P, Dukung Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Diimbau mengundurkan diri

Hasto mengingatkan bahwa semua kader PDI-P wajib mendukung dan memenangkan pasangan calon kepala daerah yang telah direkomendasikan oleh partai melalui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Jika kader PDI-P tidak sejalan dengan keputusan partai mengusung pasangan calon kepala daerah tertentu, maka dipersilakan untuk mengundurkan diri sebelum partai menjatuhkan sanksi pemecatan.

“Jika tidak cocok dengan calon kepala daerah yang direkom partai, displin partai mengatakan harus taat, tegak lurus atau silakan mengundurkan diri sebelum dipecat,” ujarnya.