KOMPAS.com - Petani di Kota Malang, Jawa Timur mengeluhkan ribetnya pembelian pupuk bersubsidi menggunakan aplikasi daring.
Hal itu disampaikan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat pada Jumat (5/7/2024).
Wahyu mengatakan, dirinya belum lama ini mengunjungi dua lokasi kios pupuk bersubsidi di Kota Malang.
Dia mengatakan, pembelian pupuk bersubsidi juga dilakukan pengecekan KTP, tanda tangan dan petani itu sendiri yang mengambil.
Dia mengingatkan bahwa proses itu harus dilakukan karena adanya pertanggungjawaban sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran.
Baca juga: Strategi Pupuk Indonesia Tingkatkan Penyerapan Pupuk Bersubsidi
"Keluhannya terkait proses pembelian menggunakan aplikasi, kemudian juga dicek terkait KTP, tanda tangan, dan orangnya yang mengambil. Kemudian, petani ingin untuk proses pembeliannya ini dipermudah," kata Wahyu, Jumat (5/7/2024).
Keluhan lainnya terkait dengan jumlah alokasi pupuk bersubsidi pada tahun ini dirasa kurang.
Namun sebenarnya alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2024 ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2023.
"Tapi kalau menurut kelompok tani, dan petani masih dirasakan kurang, tapi alhamdulillah, ada saja alhamdulillah," katanya.
Terkait pengelolaan pupuk bersubsidi di Kota Malang, untuk alokasi pupuk urea tahun 2023 sebesar 544 ton dan NPK sebesar 470 ton.
Jumlah ini meningkat pada tahun 2024 yakni urea sebesar 526 ton dan NPK sebesar 701 ton.
Para petani ingin alokasi pupuk bersubsidi ada penambahan lagi sesuai kebutuhan mereka.
"Mereka bersyukur, meskipun ada yang disampaikan, kalau bisa ada penambahan dari pupuknya, walaupun kemarin sudah bertambah," katanya.
Meski begitu, dikatakannya, untuk pendistribusian alokasi pupuk bersubsidi tidak ada keterlambatan.
"Mereka alhamdulillah ini semua mudah untuk mendapatkannya karena tersedia, kemudian distributor pun menyerahkan, memberikannya sesuai dengan yang sudah ditetapkan," katanya.