Kursi Menteri untuk AHY, Pengamat: Beroposisi Memang Berat, Demokrat Terbukti Tak Kuat

JATIM, KOMPAS.com- Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hari Murti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menandakan bergabungnya Partai Demokrat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah beberapa tahun menjadi oposisi.

Pengamat politik Universitas Jember Dr. M. Iqbal mengemukakan, pelantikan AHY sebagai menteri adalah pemberian hadiah dari Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Hal ini terkait dengan hasil hitung cepat Pilpres 2024 yang membawa unggulnya nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Pemberian hadiah kursi menteri itu bisa saja bertujuan dua hal. Pertama agar Partai Demokrat bisa memperkuat komposisi kursi parlemen mengadang bola hak angket Pemilu 2024 yang tengah diwacanakan kubu TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas Amin," kata Iqbal di Jember, Kamis (22/2/2024), seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: Jalan Panjang Demokrat: Lebih dari 9 Tahun Oposisi, Kini Gabung Koalisi Jokowi

Dari oposisi, kini perkuat kabinet

Namun menurut Iqbal, secara komunikasi politik hal itu adalah pesan tamparan politik dari Presiden Jokowi ke Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat.

Masuknya AHY, kata dia, menguatkan bukti menangnya pragmatisme di atas idealisme politik. Sebab setelah sembilan tahun menjadi oposisi, kini Demokrat masuk ke koalisi mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran.

Baca juga: AHY Optimistis Bisa Lanjutkan Program-program Hadi Tjahjanto

Dahulu, bersama PKS, Partai Demokrat menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. Kini, salah satu tugas pokok Menteri ATR /BPN erat terkait dengan pengadaan tanah yang dibutuhkan proyek strategi nasional (PSN) dalam konteks pelaksanaan UU Cipta Kerja.

"Beroposisi memang berat, Partai Demokrat terbukti tidak kuat. Biarlah rakyat bersama korban konflik agraria saja yang memperjuangkannya," katanya.

Kemudian sebelumnya partai tersebut mengkritik pemerintahan terkait kasus Pulau Rempang.

Baca juga: Tak Hadir di Pelantikan AHY, Yasonna: Saya di Medan

"Setelah resmi jadi Menteri ATR/BPN sudah pasti tugas berat AHY antara lain mengatasi kisruh kompeksitas konflik agraria di tanah Rempang. Kasus konflik agraria tahun 2021 sebanyak 207 kasus dan meningkat 241 kasus tahun 2023 berdasarkan laporan KPA. Posisi dan kinerja AHY sedang diuji," kata dia.

Menurutnya, ada kondisi yang akan merepotkan suasana psikologis AHY. Misal saat dirinya harus melakukan rapat bersana Kepala KSP Moeldoko untuk koordinasi daya dukung sektor pertanahan.

"Menteri AHY harus menghadapi ujian yang tak mudah, setidaknya sampai delapan bulan ke depan sampai akhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, AHY yang merupakan ketua umum Partai Demokrat dlantik menjadi Menteri ATR/BPN oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Butuh sembilan tahun bagi Partai Demokrat yang sebelumnya opisisi akhirnya bergabung dengan pemerintahan yang berkuasa.

Sumber: Antara