Anggota PPK dan PPS di Jember Diduga Tak Netral, Emil Dardak Minta Kasus Diproses

JEMBER, KOMPAS.com – Dewan Pengarah Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jawa Timur Emil Elestianto Dardak atau Emil Dardak menyarankan agar anggota Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Jember yang diduga tidak netral, diproses secara prosedural.

Para petugas PPK dan PPS, diduga menunjukkan gestur dan simbol dukungan kepada capres tertentu secara terang-terangan dalam rapat koordinasi dan training of trainer (ToT) se-Kabupaten Jember di Hotel Cempaka, Senin (22/1/2024).

Baca juga: TKN Laporkan PPK dan PPS di Jember Diduga Tak Netral, Ini Jawaban KPU

Adapun Tim Kampanye Nasional (TKN) telah mengantongi bukti berupa video. Dalam video tersebut, sejumlah orang yang diduga petugas PPS dan PPK berpose dengan menunjukkan jumlah jari tertentu.

Laporan dari lapangan

Menurut dia, temuan dugaan anggota PPK dan PPS tidak netral itu merupakan laporan dari tim yang bergerak di lapangan.

“Ada aspirasi dari rekan rekan yang bergerak di lapangan,” kata dia dalam kegiatan konsolidasi kemenangan Prabowo-Gibran di Hotel Java Lotus Jember, Jawa Timur, Minggu (28/1/2024) malam.

Emil mengatakan pihaknya akan menunggu penjelasan lebih lanjut dari TKN yang mengurusi hal tersebut. TKD Prabowo-Gibran Jawa Timur sudah berkoordinasi.

“Supaya tidak tumpang tindih, kita tunggu saja penjelasan lebih lanjut dari pihak yang mengurusi ini, saya tidak ingin menambah,” kata Emil.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Laporkan Anggota PPK dan PPS di Jember yang Diduga Tak Netral

Diproses

Emil menyarakan agar kasus tersebut segera diproses secara prosedural dan objektif, sembari tetap menjaga suasana rukun dan damai.

Sebelumnya TKN Prabowo-Gibran melaporkan dugaan ketidaknetralan dari sejumlah anggota PPK dan PPS di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Kami mendapatkan sejumlah foto dan video terkait kasus tersebut," kara Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman, Minggu (28/1/2024), seperti dilansir dari pemberitaan Kompas.com.

TKN mengaku telah membuat laporan ke Bawaslu agar dugaan tersebut ditelusuri.

"Hari ini juga kami membuat laporan resmi ke Bawaslu, Jawa Timur," kata dia.