Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dishub Surabaya Terapkan Bayar Parkir Pakai QRIS, Jukir Menolak

Kompas.com - 10/01/2024, 17:22 WIB
Andhi Dwi Setiawan,
Farid Assifa

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Sistem pembayaran parkir menggunakan QRIS di Surabaya, mendapatkan tentangan dari sejumlah juru parkir (jukir). Mereka merasa dengan adanya ketentuan itu pendapatanya mengalami penurunan.

Beredar sebuah video, seorang perempuan berpakaian Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya tengah menjelaskan kepada sekelompok orang di depan sebuah minimarket.

Kemudian, seorang pria bertopi merah terlihat emosi kepada sejumlah petugas Dishub Surabaya. Bahkan, beberapa temanya sempat menenangkan, namun lelaki tersebut tetap berteriak.

"Sekilas situasi wingi (kemarin) Senin awan (siang) (8/1/2024) sosialisasi teko (dari) Dishub nang (ke) jukir masalah cara bayar parkir nang (di) sekitar Jalan Tunjungan seng rencanae gae (yang rencananya menggunakan) QRIS," tulis akun @aslisuroboyo.

Baca juga: Batam Tunda Kenaikan Tarif Parkir karena Perlu Sosialisasi

Mengenai hal itu, Kepala UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Dishub Surabaya, Jeane Mariane Taroreh mengatakan, ketegangan itu bermula saat pihaknya mulai menerapkan pembayaran parkir menggunakan QRIS.

"Kami coba Minggu malam (7/1/2024) dan kemarin Senin ada penolakan untuk penerapan sistem (QRIS) tersebut," kata Jeane, ketika dikonfirmasi melalui pesan, Rabu (10/1/2024).

Jeane menyebut, sekelompok orang yang mengaku berasal dari Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) enggan menerapkan sistem QRIS, karena merasa pendapatannya berkurang.

"Untuk yang QRIS kami menerapkan bagi hasil 60 sampai 40 persen. 40 persen itu dibagi, lima persen untuk katar dan 35 persen jukir. Jadi Jukir sudah ada penambahan 15 persen," jelasnya.

"Setelah naik dari 20 persen itu, (Jukir) merasa kurang apabila menerima 35 persen. Misalnya sehari dapat Rp 100.000, berarti dengan Rp 35.000 dan tidak cukup untuk beli beras, itu jawaban mereka," tambahnya.

Akhirnya, kata Jeane, massa meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Dishub Surabaya Tunjdung Iswandaru dan Wali Kota Eri Cahyadi untuk menyampaikan keresahannya itu.

"Harapan kami untuk parkir TJU (tepi jalan umum) supaya ada titik temu, formulanya bagaimana selain QRIS, voucher, maupun virtual account," ucapnya.

Baca juga: Minta Rp 50.000 dari Pengunjung Kebun Binatang Surabaya, 10 Juru Parkir Liar Ditangkap

Diketahui, Eri Cahyadi sendiri berusaha menerapkan pembayaran parkir menggunakan QRIS untuk mencegah adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya.

Keputusan itu, kata Eri, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Tujuannya, untuk mencegah petugas Dishub melakukan praktik retribusi parkir tidak sesuai aturan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polda Jatim Tangkap 3 Orang Pembuat Film Pendek 'Guru Tugas'

Polda Jatim Tangkap 3 Orang Pembuat Film Pendek "Guru Tugas"

Surabaya
Dikirimi Video Syur Istri Bersama PIL, Pria Asal Surabaya Lapor Polisi

Dikirimi Video Syur Istri Bersama PIL, Pria Asal Surabaya Lapor Polisi

Surabaya
Mendaftar Haji sejak Kelas 3 SD, Ini Cerita Calon Haji Termuda asal Ponorogo

Mendaftar Haji sejak Kelas 3 SD, Ini Cerita Calon Haji Termuda asal Ponorogo

Surabaya
Subandi Gantikan Gus Muhdlor hingga Pelantikan Bupati Sidoarjo Hasil Pilkada 2024

Subandi Gantikan Gus Muhdlor hingga Pelantikan Bupati Sidoarjo Hasil Pilkada 2024

Surabaya
Gantikan Gus Muhdlor, Plt Bupati Sidoarjo Akan Evaluasi Kebijakan

Gantikan Gus Muhdlor, Plt Bupati Sidoarjo Akan Evaluasi Kebijakan

Surabaya
Pria di Bojonegoro Dibacok Teman Wanitanya di Penginapan

Pria di Bojonegoro Dibacok Teman Wanitanya di Penginapan

Surabaya
Ada 8 Kecelakaan KA dan Kendaraan di Daop 9 Jember Selama Januari-Mei 2024

Ada 8 Kecelakaan KA dan Kendaraan di Daop 9 Jember Selama Januari-Mei 2024

Surabaya
Ditunjuk sebagai Plt Bupati Sidoarjo, Subandi Mengaku Prihatin dengan Kasus Korupsi di Lingkungan Pemkab

Ditunjuk sebagai Plt Bupati Sidoarjo, Subandi Mengaku Prihatin dengan Kasus Korupsi di Lingkungan Pemkab

Surabaya
Kasus Korupsi Dana Aspirasi DPRD Madiun, Jaksa Periksa Sekretaris Dewan

Kasus Korupsi Dana Aspirasi DPRD Madiun, Jaksa Periksa Sekretaris Dewan

Surabaya
Cerita Davin, Istrinya Meninggal Dunia Usai Cabut Gigi di Klinik Ngawi

Cerita Davin, Istrinya Meninggal Dunia Usai Cabut Gigi di Klinik Ngawi

Surabaya
Sumenep Darurat DBD, RSUD Sudah Rawat 224 Pasien yang Mayoritas Anak-anak

Sumenep Darurat DBD, RSUD Sudah Rawat 224 Pasien yang Mayoritas Anak-anak

Surabaya
Anggota Satpol PP Surabaya Dipecat karena Penipuan Investasi

Anggota Satpol PP Surabaya Dipecat karena Penipuan Investasi

Surabaya
Gunung Semeru Luncurkan Guguran Material Vulkanik Sejauh 1.000 Meter

Gunung Semeru Luncurkan Guguran Material Vulkanik Sejauh 1.000 Meter

Surabaya
Aturan Baru soal Zonasi PPDB 2024 di Sumenep, Tak Bisa Asal Pindah KK

Aturan Baru soal Zonasi PPDB 2024 di Sumenep, Tak Bisa Asal Pindah KK

Surabaya
Umi Kalsum Rawat Anaknya yang Lumpuh di Rumah yang Nyaris Ambruk

Umi Kalsum Rawat Anaknya yang Lumpuh di Rumah yang Nyaris Ambruk

Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com