Kisah Desa Digital di Pelosok Jember, Layani Warga Hanya dengan Aplikasi MallDesa

Apalagi jarak beberapa dusun cukup jauh dari kantor desa, membutuhkan waktu sekitar 30 menit.

“Misal ada mahasiswa desa kami yang kuliah di luar kota, ingin membuat surat keterangan tidak mampu, dia tak perlu pulang, tapi cukup buat di aplikasi karena sudah ada tanda tangan digital,” papar Kamiluddin.

Ia berharap aplikasi MallDesa itu terus berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian bisa diterapkan pada desa lain sehingga menjadi desa digital.

“Semakin banyak desa digital, maka Indonesia bisa mencapai puncak emas pada tahun 2045,” tutur dia.

Bupati Jember Hendy Siswanto berharap inovasi digital yang diterapkan di Desa Sidomulyo itu bisa dikembangkan oleh desa lain.

Baca juga: Pria di Indramayu Meninggal Usai Gunakan Jasa Pijat Lewat Aplikasi , Sempat Izin ke Toilet

“Semoga inovasi digital ini menular pada desa-desa yang lain,” kata dia.

Menurut dia, inovasi layanan digital sudah menjadi keharusan di tengah perkembangan zaman.

Masyarakat butuh layanan yang cepat dan mudah. Hal itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.

Hendy mengaku pelayanan masyarakat berbasis digital sudah diterapkan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jember.

Seperti Dinas Komunikasi dan Informatika yang membuat aplikasi Si Keren dan Jember Kota Pintar (J Kopi). Aplikasi si keren yakni sistem informasi kepegawaian dan kinerja ASN.

Sedangkan aplikasi J Kopi adalah aplikasi yang merupakan induk dari segala aplikasi yang ada di Pemkab Jember.

Selain itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember juga memiliki aplikasi J Mbako, singkatan dari Jember Mbayar Pajak Online. Fungsinya semua pelayanan pembayaran pajak bisa menggunakan aplikasi tersebut.

Baca juga: TikTok Shop Dilarang, Pengguna dan Pembeli Beralih ke Aplikasi Lain

Kemudian Dinas Pendidikan mempunya aplikasi my Dispendik yang berisi tentang data-data Pendidikan di Jember.

Mulai dari kuantitas dan kualitas sekolah. Sekolah yang rusak maupun yang kekurangan guru bisa dipantai dengan aplikasi ini.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPA3KB) memiliki aplikasi one touch service (OTC). Aplikasi yang memudahkan masyarakat melaporkan kekerasan.

Begitu juga dengan sejumlah OPD lain, mulai dari Dispendukcapil, Disnaketrans hingga Dinas Pariwisata yang memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk melayani masyarakat.