Kapolres Madiun Didemo karena Persoalan Pembongkaran Tugu Perguruan Silat

“Kami datang ke sini bukan tanpa alasan. Kabupaten Madiun memiliki ikon kampung pesilat. Kami pun susah payah membentuk kampung pesilat. Tetapi apa yang terjadi ketika ikon kampung pesilat dirobohkan kami sakit hati,” ungkap Harsanto.

“Hari ini bapak kapolri tahu. Kita butuh pemimpin yang mengerti budaya Kabupaten Madiun. Apalagi kampung pesilat adalah budaya Kabupaten Madiun. Kalau itu dicedari kami sakit hati. Semuanya kami sakit hati,” tutur Harsanto.

Baca juga: Saat Pagar Nusa Nganjuk Bongkar Sendiri Tugu Perguruan Silat Mereka...

Tanggapan Kapolres Madiun

Sementara itu Kapolres Madiun, AKBP Anton Prasetyo yang dikonfirmasi usai unjuk rasa menyatakan tuntutan pengunjuk rasa agar dirinya mundur tidak tepat bila dilakukan di Polres Madiun. 

“Surat pemberitahuan yang disampaikan bahwa tuntutannya adalah agar kapolres mengajukan mutasi. Saya kira kurang tepat ditujukan Polres Madiun. Semestinya tuntutan itu ke Polda Jatim atau Mabes Polri,” kata Anton.

Baca juga: Imbauan Pembongkaran Ribuan Tugu Perguruan Silat di Jawa Timur dan Sederet Respons Daerah

Anton mengatakan Polres Madiun akan terus melakukan penertiban tugu pesilat.

Terlebih penertiban tugu tidak hanya dilakukan di Kabupaten Madiun saja. Namun berlaku di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Terkait tuntutan untuk penghentian penertiban tugu (pesilat). Saya kira tidak relevan karena penertiban tugu akan terus dilakukan. Apalagi penertiban tugu ini tidak hanya dilakukan Kabupaten Madiun saja. Tetapi diseluruh wilayah Jatim," katanya.

"Setidaknya ada 475 tugu yang sudah ditertibkan di Jatim. Di Kabupaten Madiun ada 77 tugu yang ada di fasilitas umum baik ditertibkan atau kesadaran warga sendiri.Dan sampai saat ini tidak ada masalah terkait regulasi tersebut,” lanjut Anton.

Terkait ancaman warga akan menggugat Polres Madiun yang terus menertibkan tugu pesilat, Anton mempersilakannya. Hal itu menjadi semua hak warga negara bila ingin melakukan gugatan di pengadilan.