Kekhawatiran Pakar Transportasi jika SIM Seumur Hidup Diberlakukan

SURABAYA, KOMPAS.com - Pakar Transportasi Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Dr Ir Dadang Supriyanto MT angkat bicara merespons wacana Surat Izin Mengemudi (SIM) yang berlaku seumur hidup.

Dia menilai kurang tepat jika SIM diberlakukan seumur hidup seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Seorang pengemudi kemampuannya harus di evaluasi, sehingga bisa diketahui kemampuannya naik atau turun," katanya dikonfirmasi Kamis (3/8/2023).

Baca juga: Cerita Marita Sani soal Anaknya yang 13 Kali Gagal Ujian SIM di Polres Gresik

Indikasi kemampuan tersebut dapat dilihat dari prosentase pelanggaran yang di lakukan, seperti melanggar batas kecepatan, marka, atau melanggar rambu-rambu.

"Jika SIM berlaku seumur hidup, dikhawatirkan faktor pengawasan akan berkurang karena si pemilik sertifikasi atau SIM ini secara subjektif juga akan mengalami dinamisasi, seperti  bertambahnya usia, faktor kesehatan, dan faktor lainnya," jelas Dadang.

Dalam fundamental angkutan jalan, menurut dia, ada empat pilar, yaitu manusia, sarana, prasarana dan regulasi. Surat Izin Mengemudi, kata Dadang, adalah standardisasi pilar manusia yang memiliki faktor penting.

Karena itu sesuai amanah UU Nomor 22 tahun 2004, pengemudi itu harus dibekali kompetensi keahlian, baik itu pengemudi yang membawa penumpang atau barang.

"Dengan SIM yang mempunyai batasan waktu, diharapkan mekanisme evaluasi, pengawasan dan edukasi bisa berkesinambungan, karena SIM mencakup masalah kompetensi dalam mengemudi," jelasnya.

Sebelumnya, seorang advokat bernama Arifin Purwanto menggugat soal ketentuan masa berlaku SIM dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Dilihat dalam situs resmi Mahkamah Konstitusi (MK), dalam permohonannya, Arifin menyebut masa berlaku SIM yang hanya 5 tahun tidak ada dasar hukumnya dan tidak jelas tolak ukurnya berdasarkan kajian dari lembaga yang mana.

Baca juga: Ibu di Gresik Curhat Anaknya 13 Kali Tak Lulus Ujian SIM, Polisi Merespons

Selain itu, Arifin merasa rugi karena harus mengeluarkan uang/biaya serta tenaga dan waktu untuk proses memperpanjang masa berlakunya SIM setelah habis/mati.

Wacana SIM seumur tersebut juga sempat disinggung saat rapat Komisi III DPR bersama Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri awal Juli lalu.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman mengusulkan agar SIM dibuat seumur hidup. Menurutnya,  aturan masa berlaku SIM menjadi sampingan polisi mencari uang tambahan.