Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Sumenep soal Antrean Kendaraan di Pelabuhan Talango: Cabut Izin Kapal Tongkang yang Tak Bisa Diatur

Kompas.com - 28/07/2023, 16:04 WIB
Ach Fawaidi,
Pythag Kurniati

Tim Redaksi

SUMENEP, KOMPAS.com - Bupati Sumenep Achmad Fauzi menginstruksikan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) turun tangan atas kasus antrean kendaraan yang mengular di Pelabuhan Talango, Sumenep, Jawa Timur.

Waktu tempuh kendaraan menuju pelabuhan lantaran kemacetan panjang tersebut bahkan sampai lima jam. Antrean kendaraan yang mengular sudah terjadi sejak lima hari terakhir.

"Saya Ingin masalah ini cepat selesai. Tidak macet lagi. Saya akan cek ke bawah. Teman-teman dinas harus cepat lagi responsnya," kata Fauzi, Jumat (28/7/2023).

Baca juga: Kemacetan Panjang di Pelabuhan Talango Sumenep, Warga: Bertahun-tahun Tak Pernah Beres

Fauzi menjelaskan, antrean kendaraan di Pelabuhan Talango Sumenep tak seharusnya terjadi.

Sejumlah pihak yakni Disperkimhub dan operator kapal harus berkoordinasi agar antrean kendaraan tak sampai mengular.

Fauzi secara khusus juga meminta kepala Disperkimhub untuk mencabut izin kapal tongkang yang nakal dan tak mau diatur.

Baca juga: Antrean Kendaraan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Mulai Berkurang

"Begitu ada macet, (Disperkimhub) langsung panggil (operator tongkang). Kalau tidak bisa diatur, cabut izinnya. Kita kasih tongkang yang baru lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), Yayak Nurwahyudi menjelaskan, antrean kendaraan disebabkan adanya kapal tongkang yang tak beroperasi.

Hal itu diperparah dengan tingginya jumlah kendaraan yang hendak menyeberang.

"Kita sudah cek ternyata yang beroperasi hanya dua tongkang, itu yang membuat antrean kendaraan terjadi," kata dia.

Yayak mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan operator masing-masing kapal agar kapal cadangan bisa menggantikan.

"Kalau misalnya satu dari tiga kapal tidak bisa beroperasi, kita minta untuk melapor agar dialihkan ke kapal cadangan," tuturnya.

"Jadi 4 tongkang itu sudah cukup, masalahnya hanya ketika ada satu tongkang tidak beroperasi dan tidak melapor, makanya kita harapkan agar melapor secara dini agar tongkang cadangan bisa beroperasi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com