Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Curhat Petugas "Outsourcing" Damkar Surabaya, Gaji di Bawah UMR padahal Pekerjaan Berisiko Tinggi

Kompas.com - 20/02/2023, 20:43 WIB
Ghinan Salman,
Pythag Kurniati

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Tenaga outsourcing di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya mengeluhkan gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Surabaya.

Padahal para pekerja tersebut mengaku selalu berhadapan dengan pekerjaan dengan risiko tinggi, bahkan nyawa taruhannya.

Baca juga: Mengenal Outsourcing, Kontrak Kerja yang Dibuat di Era Megawati.

Risiko tersebut antara lain ketika mereka bertugas memadamkan kebakaran, mengevakuasi ular, hingga mengevakuasi warga yang tenggelam di sungai.

TR (30), salah satu Pasukan Khusus Rescue DPKP Surabaya mengungkapkan bahwa gaji yang diterimanya masih di bawah UMR.

Setiap bulan, ia menerima gaji Rp 4.035.000. Padahal UMR Kota Surabaya naik dari Rp 4.375.479 di tahun 2022 menjadi Rp 4.525.479,19 di 2023.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Surabaya Hari Ini 20 Februari 2023 : Siang hingga Malam Hujan Ringan

"Di tahun 2023 ini gaji di angka Rp 4,1 juta. Setelah dipotong BPJS Kesehatan, saya terimanya Rp 4.035.000 per bulan," kata TR kepada Kompas.com, Senin (20/2/2023).

Di Pemkot Surabaya, TR bekerja sejak tahun 2016. Ia merupakan seorang pegawai outsourcing di DPKP Surabaya sebagai tim regu selamat.

"Kerja di Pemkot Surabaya dari 2016 dan sejak awal ditempatkan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya sampai sekarang," katanya.

Ia mengakui pekerjaannya memiliki risiko sangat tinggi. Baginya, setiap kali turun ke lapangan sama seperti mempertaruhkan nyawa.

Karena itu, ia menilai gaji yang dia terima itu tak sebanding dengan risiko-risiko tersebut.

"Kalau masalah gaji, memang yang saya rasakan kurang. Sangat miris ya, kerja kita di lapangan itu mempertaruhkan nyawa kita. Kalau nyawa dibandingkan dengan ular di lapangan, sangat berbeda," kata dia.

"Dan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Ya, harus disiplin juga. Syukur-syukur kalau memang pemerintah melihat kerjanya DPKP di lapangan seperti apa, riilnya seperti apa," lanjut TR.

Baca juga: THL Diubah Jadi Tenaga Outsourching, Wali Kota Salatiga: Hil yang Mustahal, Tidak Masuk Akal

Ia menjelaskan, sebenarnya masih banyak proses evakuasi di lapangan yang lebih menantang.

Misalnya menyelamatkan anak tenggelam, kebakaran besar, kebakaran tempat kimia, dan sebagainya.

"Karena itu bisa memakan waktu lama dan risikonya jauh lebih besar. Kita mempertaruhkan nyawa kita di sana. Jadi (gaji yang diterima) kurang sebanding dengan risiko yang kami dapatkan di lapangan," kata dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com