Pamekasan Belum Terapkan Program UHC, BPJS: Masih Banyak Persoalan

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menjadi satu-satunya kabupaten di Pulau Madura yang belum menggratiskan layanan kesehatan untuk masyarakat melalui program Universal Health Coverage (UHC).

Sebanyak tiga kabupaten lainnya yakni Bangkalan, Sampang, dan Sumenep, sudah menerapkan layanan kesehatan gratis itu.

Baca juga: Wabup Pamekasan Diperiksa KPK, Bupati Sebut Tak Terkait Pemkab

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Upaya Kesehatan Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Wilayah Madura Ary Udiyanto menyampaikan, sejumlah upaya telah dilakukan agar Pamekasan meniru kabupaten lainnya.

"Kami tidak henti-hentinya mendorong agar Kabupaten Pamekasan segera mewujudkan UHC seperti daerah lainnya. Tapi masih banyak persoalan," kata Ary saat ditemui, Jumat (16/12/2022).

Ary menambahkan, untuk mendorong terwujudnya layanan kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Pamekasan, BPJS sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, untuk mendaftarkan masyarakat sebagai anggota BPJS.

"Semoga tahun depan validasi penduduk yang belum terdaftar sudah clear sehingga Pamekasan setara dengan kabupaten lainnya di Madura," imbuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Sjaifuddin menjelaskan, salah satu kendala program UHC belum bisa diterapkan di Pamekasan karena penduduk yang terdaftar sebagai anggota JAminan Kesehatan Nasional (JKN) masih 89 persen dari 762.965 jiwa.

"Persyaratannya agar bisa UHC harus 95 persen penduduk sudah ikut JKN. Kini tinggal 6 persen yang belum terdaftar di JKN," kata Sjaifuddin.

Baca juga: Terpeleset Saat Bermain di Pinggir Sungai, Kakak Adik di Pamekasan Tewas Tenggelam

Sjaifuddin yakin, Pemkab Pamekasan bisa menerapkan program UHC pada 2023. Dinas Kesehatan dan instansi terkait telah berkomitmen mewujudkan program itu.

"Dalam rapat bersama DPRD Pamekasan sudah sepakat UHC 2023 terwujud," tandasnya.