Besaran Tunjangan Perumahan Tak Wajar, Wakil Ketua Akui DPRD Kota Madiun Minta Penyesuian

"Naik turun itu kan ranahnya apraisal kepala daerah merubah perwalnya. Kemudian dipayungi peraturan wali kota kemudian dijalankan oleh bendahara DPRD kemudian tunjangan itu diterima teman-teman DPRD,” tandas Istono.

Setelah kenaikan tunjangan perumahan menjadi temuan BPK, DPRD meminta TAPD  untuk menghitung kembali besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Madiun.

“Hasilnya seperti apa, ini kami belum tahu sampai hari ini. Jadi sekarang gantian eksekutif yang melakukan apraisal. Tetapi hasilnya belum diketahui apakah naik, turun atau sama,” jelas Istono.

Saat ditanya mengapa kenaikan direalisasikan saat pemerintah gencar refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 , Istono berdalih Pemkot Madiun sudah melakukan dan mengikuti apa yang menjadi anjuran dan aturan pusat untuk menata kembali anggaran selama pandemi.

"Kalau itu yang ditanyakan maka agak berbeda untuk setiap kota dan kabupaten. Jadi tidak bisa dijustifikasi seperti itu. Semua aturan dari pemerintah pusat apa yang dianjurkan kita semua sudah bagus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," jelas Istono.

Bagi Istono, besaran tunjangan perumahan DPRD antar daerah akan berbeda. Hal itu sesuai dengan kemampuam keuangan masing-masing daerah. 

"Untuk hemat kami berbeda antar daerah karena kemampuan keuangan kami berbeda dengna kota dan kabupaten lain. Jadi tidak bisa dijustifikasi semuanya harus sama dan setara," tutur Istono.

Ia menegaskan DPRD siap mempertanggungjawabkan bila persoalan kenaikan tunjangan perumahan DPRD Kota Madiun ditanyakan kembali oleh BPK.  

Istono berharap tidak ada pengembalian keuangan ke kas negara setelah apraisal ulang selesai. Pasalnya perhitungan tunjangan perumahan DPRD Kota Madiun dilakukan oleh lembaga kajian. 

"Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu. BPK kan punya hitungan. Apa artinya lembaga apraisal yang sudah melakukan penghitungan  karena itu bukan permintaan loko-loko . Ada lembaga yang melakukan kajian," demikian Istono.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur menemukan ketidakwajaran kenaikan tunjangan perumahan pimpinan dan 27 anggota DPRD Kota Madiun sebesar Rp 3,82 miliar pada saat pandemi covid-19 tahun anggaran 2021.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Dareah Kota Madiun tahun anggaran 2021 yang diterima Kompas.com disebutkan bahwa kenaikan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2021 tidak memenuhi asas kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku.

Sekretaris DPRD Kota Madiun, Misdi yang dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (7/12/2022) membenarkan temuan tersebut.

Total anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Kota Madiun untuk membayar tunjangan perumahan pimpinan dan 27 anggota DPRD Kota Madiun tahun 2021 sebanyak Rp 3.822.550.000.

Baca juga: Ketua KPK Soroti Angka Pengangguran Kota Madiun, Lebih Tinggi Dibandingkan Jatim

“Iya benar ada temuan (dari BPK RI Perwakilan Jatim). Rekomendasinya sebenarnya tidak ada masalah. Ini proses administrasi. Dan saat ini sudah kami lakukan rekomendasinya dengan melakukan apraisal ulang,” ujar Misdi.

Dokumen LHP BPK menyebutkan, tunjangan perumahan mulai naik berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 44 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021.

Sesuai peraturan itu, besaran tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Kota Madiun dari Rp 11.800.000 naik menjadi Rp 30 juta per bulan. Sementara Wakil Ketua DPRD naik dari Rp 11.800.000 menjadi Rp 21.750.000 setiap bulannya. Sedangkan anggota DPRD naik dari Rp 8.250.000 menjadi Rp 14.500.000 per bulan.

Sementara hasil survei BPK di lapangan, harga wajar sewa rumah ketua DPRD di Kota Madiun berkisar Rp 12,5 juta hingga Rp 16 juta per bulannya.

Sementara harga wajar sewa rumah Wakil Ketua DPRD Kota Madiun berkisar Rp 10,4 juta hingga Rp 12,5 juta. Sedangkan harga wajar sewa rumah anggota DPRD Kota Madiun di pasaran sebesar Rp 6,7 juta hingga Rp 10,4 juta.