Selain Kantor Bupati, KPK Juga Geledah Rumah Dinas Bupati Bangkalan dan Kantor Disperindag

BANGKALAN, KOMPAS.com - Setelah melakukan penggeledahan di kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan ke Rumah Dinas Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron, Senin (24/10/2022).

Pada saat bersamaan, tim penyidik KPK lainnya juga melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bangkalan yang ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 15 Bangkalan.

Setelah menggeledah kantor Disperindag, penyidik KPK juga menggeledah rumah Kepala Disperindag Roosli Haryono di Kelurahan Pangeranan, Bangkalan.

Di Rumah Dinas Abdul Latif Amin Imron, penggeledahan berlangsung sekitar 1 jam 30 menit. Terhitung, ada sembilan orang yang masuk ke dalam rumah dinas tersebut. Sisanya, hanya polisi bersenjata laras panjang berjaga di depan rumah dinas. 

Baca juga: KPK Geledah Kantor Bupati Bangkalan Selama 3 Jam

Setelah melakukan penggeledahan, penyidik keluar dengan membawa dua koper ukuran berbeda. Koper berwarna merah muda lebih besar dari koper hitam yang dibawa penyidik.

Sementara, Abdul Latif Amin Imron tidak tampak berada di dalam rumah dinas. Informasi yang diterima Kompas.com, Abdul Latif sedang mendampingi anggota Komisi V DPR RI yang sedang melakukan pemantauan tentang rencana pembangunan pelabuhan di Bangkalan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Bangkalan, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bangkit Dananjaya menjelaskan, pihak Polres Bangkalan hanya diminta untuk mem-backup kegiatan penyidik KPK di Bangkalan.

"Tiga lokasi penggeledahan penyidik KPK yang dituju. Kami hanya diminta untuk mem-backup saja," terang Bangkit Dananjaya.

Baca juga: Wahana Ayunan Pasar Malam Bangkalan Ambruk, Tak Ada Korban Jiwa

Sebelumnya, Wakil Bupati Bangkalan, Mohni, saat ditanya sejumlah wartawan, mengaku tidak tahu pasti tentang kedatangan penyidik KPK ke Bangkalan. Saat penggeledahan di kantornya, Mohni sedang mengikuti rapat virtual dengan Menteri Dalam Negeri.

"Saya tidak tahu persoalan apa yang menyebabkan KPK menggeledah kantor. Yang jelas mereka menggeledah ruang kerja bupati, ruang kerja saya dan Sekda," ungkap Mohni.