Satgas Pangan Mabes Polri Temui Kapolda dan Gubernur Jatim, Bahas Persoalan Minyak Goreng

SURABAYA, KOMPAS.com - Anggota Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pangan Bareskrim Polri berkunjungan ke Jawa Timur, Senin (21/3/2022).

Mereka menemui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kapolda Irjen Pol Nico Afinta.

Harun Al Rosyid, salah satu anggota Satgasus Pangan, mengatakan, kedatangannya ke Jawa Timur untuk membahas tentang permasalahan minyak goreng pupuk.

"Tim Satgasus Pangan Pencegahan Bareskrim Mabes Polri melakukan koordinasi langsung untuk mengurai permasalahan kelangkaan minyak goreng dan pupuk yang sempat ramai," kata Harun kepada Kompas.com, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Berdesakan Antre Minyak Goreng Murah, Seorang Perempuan di Lumajang Pingsan

Setelah itu, pihaknya akan menganalisa persoalan yang terjadi pada minyak goreng dan pupuk itu.

"Secara komprehensif akan menelaah dan menganalisis masalah ini untuk kemudian memberikan rekomendasi jalan keluar kepada Kapolri yang akan diteruskan kepada pihak pemerintah pusat," kata Harun yang dikenal sebagai raja OTT sewaktu masih di KPK.

Tidak hanya wilayah Jawa Timur, pihaknya juga telah mengunjungi daerah-daerah lainnya. Sebab menurutnya, persoalan minyak goreng dan pupuk harus ditelusuri dari hulu hingga hilir.

"Sekarang akan kita dalami fakta-fakta terkait hal ini, terutama dari sisi bisnis dan perilaku usaha yang meliputi pihak produsen, distributor tiap lini hingga ke end user atau konsumen," terang dia.

Baca juga: Pemkab Lumajang Kesulitan Atasi Harga Minyak Goreng yang Melambung

Tidak hanya itu, pihaknya juga membahas kebutuhan pokok lainnya. Hal ini berkaitan dengan momen menjelang Ramadhan.

"Sebenarnya banyak yang kami bahas, tadi juga ada sembilan bahan makanan pokok, khususnya terkait menjelang puasa dan lebaran," katanya.

Sebelumnya, Kasatgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika menjelaskan, kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang terjadi beberapa waktu lalu disebabkan oleh terhambatnya distribusi karena pelaku usaha mengurangi produksi dan distribusi.

Hal itu disampaikan oleh Helmy melalui konferensi pers pada Sabtu (19/3/2022).

Helmy menduga, persoalan itu terjadi karena ada proses distribusi yang tidak beres. Sehingga sempat langka. Oleh sebab itu, dia akan memerintahkan anggotanya untuk memantau kondisi di lapangan.

"Untuk mengatasinya, Satgas Pangan melakukan terus monitoring di lapangan untuk mengetahui hambatan distribusi,” katanya.