Puluhan Mahasiswa Asal Papua di Malang Demo Tolak Pemekaran Wilayah

MALANG, KOMPAS.com - Sebanyak 52 mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA) di Kota Malang, Jawa Timur menggelar aksi penolakan terhadap rencana pemekaran provinsi baru di Papua.

Aksi itu dilakukan di depan Bundaran Alun-alun Tugu Kota Malang pada Senin (21/3/2022).

Massa juga membawa banner besar bertuliskan 'Tolak Pemekaran Provinsi Baru di Tanah Papua'.

Koordinator Aksi, Warius Wilil mengatakan, pemerintah harus melakukan sosialisasi untuk menentukan kelayakan rencana pemekaran wilayah.

Baca juga: Satpol PP Kota Malang Amankan 18 Pasangan Mesum, 6 di Antaranya Berstatus Mahasiswa

"Kabupatennya berapa, distriknya berapa terus desanya berapa, kalau memang layak dimekarkan maka harus dimekarkan, kalau tidak layak dimekarkan kenapa harus dimekarkan," kata Warius, Senin.

Dia menilai bahwa pemerintah tidak melihat dampak buruk terhadap masyarakat jika pemekaran provinsi dilakukan.

Ia khawatir akan terjadi perampasan tanah terhadap masyarakat adat dengan tekanan militer.

"Nanti dampaknya ke masyarakat, ada Batalion, Polda terus Forkopimda nanti secara tidak langsung akan memperluas dan masyarakat tidak punya ruang bergerak. Kebanyakan masyarakat Papua itu bertani," ungkapnya.

Baca juga: Tak Kantongi Izin, Demo Mahasiswa Tolak Pemekaran Papua di Sejumlah Titik Dibubarkan Polisi

Ia juga menduga pemerintah memiliki tujuan di balik adanya pemekaran wilayah yakni untuk memperlancar kepentingan golongan tertentu, utamanya masuknya proyek industri baru.

"Tujuannya untuk memperlancar kepentingan, dalam hal ini mungkin perusahaan proyek-proyek tetapi tidak menjamin kesejahteraan masyarakat setempat, lebih masuk ke kepentingan individu," ujarnya.

Di sisi lain, Warius menilai, pemerintah tidak sesuai prosedur dalam melakukan pemekaran wilayah hingga melanggar sejumlah syarat dan perundang-undangan. 

"Syarat yang dilanggar seperti sumber daya manusia, ada UU yang harus menjamin untuk pemekaran wilayah, ada juga UU yang mengatur untuk memekarkan wilayah itu juga sudah ada di UU otonomi khusus itu, tapi secara tidak langsung pemerintah melanggar," katanya.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa di Jayapura Gelar Demo Tolak Pemekaran Daerah di Papua

Warius meyakini bahwa rencana pemekaran wilayah itu akan ditolak sepenuhnya oleh masyarakat Papua.

"Intinya ada tiga provinsi yang sekarang dua tambah tiga jadi lima. Dua itu Papua sama Papua Barat, kemudian akan ada Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Pegunungan Tengah," katanya.