Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kelangkaan Minyak Goreng, Pengamat Sebut Penimbun Bisa Dijerat Hukum

Kompas.com - 20/03/2022, 21:01 WIB
Rachmawati

Penulis

KOMPAS.com - Pemerintah resmi mencabut harga eceran tertinggi (HET) menyusul kelangkaan minyak goreng di pasaran dalam beberapa bulan terakhir.

Setelah pencabutan HET oleh pemerintah, stok minyak goreng di pasaran pun langsung berlimpah.

Namun harga minyak goreng justru melonjak tinggi karena harganya diserahkan ke mekanisme pasar.

Baca juga: Minyak Goreng Curah Tak Diminati Warga: Dianggap Tak Higienis, Stok Juga Langka

Walau demikian di beberapa wilayah minyak goreng masih langka. Salah satunya di Jawa Barat.

Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku prihatin terkait langkanya suplai minyak goreng. Ia menyebut fenomena memprihatinkan seiring tingginya kebutuhan masyarakat menyambut Ramdhan.

"Ini sungguh menjadi sebuah fenomena yang membuat prihatin," mata Emil dalam keterangan resminya, Jumat (18/3/2022).

Penimbun bisa dijerat hukum

Terkait isu penimbunan minyak goreng, ahli hukum pidana, Aditya Wiguna Sanjaya mengatakan para penimbun minyak goreng bisa dijerat hukum dengan Undang-undang Perdagangan.

"Di Pasal 29 dijelaskan pelaku usaha dilarang menyimpan batang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang," kata pria yang menyelesaikan gelar doktor di bidang ilmu pidana di Universitas Brawijaya.

Baca juga: Minyak Goreng Masih Langka, Begini Respons Gubernur Sumsel

Sementara itu di Pasal 107 dijelaskan jika ada pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat kelangkaan barang maka bisa dipidana paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak Rp 50 miliar.

"Pasal tersebut harus diterapkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen untuk memperoleh barang kebutuhan pokok salah satunya adalah minyak goreng," kata Aditya.

Ia juga mengingatkan jika sanksi yang dikenakan bukan hanya pidana penjara, namun bisa juga pidana denda.

Baca juga: Curhat Warga dan Pedagang Saat Minyak Goreng Mahal dan Langka: Terasa Sekali, Diturunkanlah Harganya

Aditya pun menjelaskan alasan kasus penimbunan minyak goreng tidak dijerat dengan KUHP.

Menurutnya pada prinsipnya di dalam KUHP terkandung asas legalitas yang tercermin dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang dalam bahasa latin berbunyi nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.

"Yang artinya adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan," kata Aditya.

"Maksud dari pasal 1 itu adalah perbuatan itu hanya bisa dipidana ketika undang-undang secara jelas melarang sebelum perbuatan itu dilakukan," tambah dia.

Baca juga: Minyak Goreng Kemasan Langka di Pasaran, Pedagang Kewalahan Penuhi Permintaan Pelanggan

Menurutnya di dalam KUHP tidak ada yang mengatur larangan tersebut dan aturan yang mengatur larangan itu ada di UU Perdagangan.

"Berdasarkan asas legalitas, larangan ini ada di UU Perdagangan. Nah secara otomatis, atas dasar asas legalitas tersebut maka yang diterapkan kepada para penimbun minyak adalah UU Perdagangan," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prakiraan Cuaca Malang Hari Ini Kamis 20 Juni 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Malang Hari Ini Kamis 20 Juni 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Cerah Berawan

Surabaya
Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini Kamis 20 Juni 2024, dan Besok : Pagi ini Cerah

Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini Kamis 20 Juni 2024, dan Besok : Pagi ini Cerah

Surabaya
Situbondo Bangun GOR Bung Karna, Legislator: Namanya Tak Punya Nilai Sejarah

Situbondo Bangun GOR Bung Karna, Legislator: Namanya Tak Punya Nilai Sejarah

Surabaya
Surat Keberatan Ditolak Bupati, Mantan Kadinkes Malang Mengadu ke Gubernur Jatim

Surat Keberatan Ditolak Bupati, Mantan Kadinkes Malang Mengadu ke Gubernur Jatim

Surabaya
Video Viral Rental Mobil di Surabaya 'Blacklist' Pelanggan KTP Pati

Video Viral Rental Mobil di Surabaya "Blacklist" Pelanggan KTP Pati

Surabaya
Sidang Pengeroyokan Siswa MTS di Situbondo, Keluarga Korban Minta Ganti Rugi Rp 2,3 Miliar

Sidang Pengeroyokan Siswa MTS di Situbondo, Keluarga Korban Minta Ganti Rugi Rp 2,3 Miliar

Surabaya
Bromo Ditutup 4 Hari bagi Wisatawan, Catat Tanggalnya

Bromo Ditutup 4 Hari bagi Wisatawan, Catat Tanggalnya

Surabaya
Lima Pemuda Ditangkap saat Hendak Tawuran di Surabaya, Ditemukan 3 Sajam

Lima Pemuda Ditangkap saat Hendak Tawuran di Surabaya, Ditemukan 3 Sajam

Surabaya
Kasus Demam Berdarah di Gresik Meningkat, Ada Korban Jiwa

Kasus Demam Berdarah di Gresik Meningkat, Ada Korban Jiwa

Surabaya
Kronologi Minibus Rombongan Peziarah Tabrak Truk Parkir di Lumajang, Sopir Mengantuk

Kronologi Minibus Rombongan Peziarah Tabrak Truk Parkir di Lumajang, Sopir Mengantuk

Surabaya
Pemkot Surabaya Siapkan Rute Transportasi Publik Sebelum Resmikan Wisata Kota Lama

Pemkot Surabaya Siapkan Rute Transportasi Publik Sebelum Resmikan Wisata Kota Lama

Surabaya
Pabrik Kerupuk di Madiun Hangus Terbakar

Pabrik Kerupuk di Madiun Hangus Terbakar

Surabaya
Tabung Gas Bocor, 3 Rumah di Situbondo Terbakar

Tabung Gas Bocor, 3 Rumah di Situbondo Terbakar

Surabaya
Belum Diresmikan, Wisata Kota Lama Surabaya Sudah Ramai Pengunjung

Belum Diresmikan, Wisata Kota Lama Surabaya Sudah Ramai Pengunjung

Surabaya
Nasdem Sujud Syukur di Tengah Jalan usai Menang dalam Rekap Ulang di KPU Jember

Nasdem Sujud Syukur di Tengah Jalan usai Menang dalam Rekap Ulang di KPU Jember

Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com