Bupati Madiun Percepat Pelantikan 143 Kades, Ini Alasannya...

MADIUN, KOMPAS.com - Bupati Madiun Ahmad Dawami memilih mempercepat pelantikan 143 kepala desa hasil Pilkades Serentak 2021. Pelantikan itu dilakukan pada rabu (2/2/2022), menyusul merebaknya kasus Covid-19 varian Omicron di sejumlah wilayah.

“Sebenarnya pelantikan akan dilaksanakan tanggal 20 Februari. Kami lakukan perubahan mendadak karena prediksi kasus Omicron akan terjadi puncaknya akhir bulan ini,” kata Ahmad Dawami di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (2/2/2022).

Baca juga: 14 Obyek di Kabupaten Madiun Jadi Cagar Budaya

Pria yang akrab disapa Kaji Mbing ini menyatakan, percepatan pelantikan ratusan kades agar segera bekerja melindungi warganya dari penularan covid-19 varian omicron.

Apalagi penularan Covid-19 varian Omicron disebut-sebut lima kali lebih cepat dibanding varian Delta.

Sosok kepala desa dibutuhkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 varian Omicron.

Oleh karena itu, Pemkab Madiun memutuskan mempercepat pelantikan kades.

"Kami percepat pelantikan agar kepala desa dapat mengamankan warganya dari penularan Covid-19 varian Omicron," tutur Kaji Mbing.

Menurut Kaji Mbing, untuk penanganan varian Omicron di desa, Pemkab Madiun sudah mencairkan dana desa 2022.

Dengan demikian, seluruh kepala desa bisa memanfaatkan dana itu untuk penanganan dan pencegahan penularan Covid-19 yang kembali meningkat.

Data yang dilansir Dinas Kominfo Jawa Timur, per 1 Februari jumlah kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Madiun sebanyak 10 orang.

Untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 gelombang ketiga, Kaji Mbing menuturkan Pemkab Madiun memberikan porsi 20 persen APBD tahun 2022 untuk dana desa.

Bahkan dana itu sudah ditransfer ke masing-masing desa sejak awal Januari 2022.

Kaji Mbing mengeklaim Pemkab Madiun menjadi kabupaten tercepat di Indonesia yang mencairkan dana desa.

Baca juga: Kasus Stunting di Madiun Turun Drastis, Menko PMK: Ini Harus Dijadikan Contoh

Tak hanya untuk penanganan Covid-19, Kaji Mbing berpesan agar dana desa yang dialokasikan 20 persen dari APBD Kabupaten Madiun dapat menyelesaikan semua persoalan.

Kaji Mbing menambahkan, kebijakan pemberian porsi 20 persen APBD untuk ADD berdampak signifikan pada Kabupaten Madiun. Buktinya saat ini, tidak ada lagi desa di Kabupaten Madiun yang masuk ketegori tertinggal.