Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khofifah Tinjau Lokasi IKN, Usulkan Kantor Badan Perwakilan Daerah di Lokasi Strategis

Kompas.com - 01/02/2022, 15:03 WIB
Ghinan Salman,
Pythag Kurniati

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan lokasi strategis kantor badan perwakilan daerah seiring akan dipindahkannya Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Khofifah beserta jajaran Pemprov Jawa Timur meninjau langsung lokasi IKN yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022).

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah titik nol atau titik kontrol Geodesi yang akan menjadi patokan pembangunan infrastruktur IKN baru bernama Nusantara itu.

Baca juga: Gubernur Khofifah Minta Kepala Daerah di Jatim Waspadai Ancaman DBD

Tanyakan lokasi kantor badan penghubung daerah

Setelah meninjau titik nol yang dijadikan sebagai patokan, Khofifah kemudian meninjau rencana titik lokasi Istana Negara yang jaraknya tidak jauh dari titik nol.

Kepada pengelola perusahaan IHM (pemegang konsensi perusahan sebelum diambil oleh negara) dan Kementerian PUPR, Khofifah menanyakan lokasi strategis kantor-kantor perwakilan atau badan pengubung daerah milik provinsi.

Saat ini lokasi kantor perwakilan penghubung Jawa Timur di Jakarta sangat strategis.

Sehingga jika ada tugas-tugas di Jakarta memudahkan mobilitas dan koordinasi dengan berbagai institusi pemerintah pusat.

"Saya ke sini bersama dengan kepala BPKAD, PUPR Cipta Karya dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim. Kalau sentra pemerintah sudah terpetakan letaknya, maka kami berharap dapat tempat strategis seperti saat ini  di Jakarta, karena cukup strategis lokasinya," ucap Khofifah di Surabaya, Selasa (1/2/2022).

Baca juga: Sejarah Hok An Kiong, Kelenteng Tertua di Surabaya yang Miliki 22 Patung Dewa

Ketika menanyakan letak rencana kantor perwakilan pemerintah daerah, Khofifah menyebutkan, pihak pengelola lahan dan Perwakilan Kementerian PUPR mengatakan, sampai saat ini masih belum ada di peta dan belum ada pengusulan terkait lokasi badan penghubung perwakilan daerah.

"Selain itu, mereka masih belum tahu mana yang dipakai sebagai kantor perwakilan pemerintah daerah, karena yang menentukan katanya Bappenas dan PUPR," ujar Khofifah.

Baca juga: Prakiraan Cuaca di Surabaya Hari Ini, 1 Februari 2022

 

Komitmen Pemprov Jatim

Khofifah mengatakan, peninjauan lokasi ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Jawa Timur mengiringi dan mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Karena belum ada yang mengusulkan, pihaknya datang ke Kaltim untuk mendahului dan memberikan usulan lokasi yang strategis untuk kantor badan penghubung perwakilan  daerah.

"Karena 34 provinsi lainnya juga membutuhkan hal yang sama," jelas Khofifah.

Khofifah mengatakan, dengan keberadaan kantor badan penghubung perwakilan daerah yang lokasinya strategis, harapannya Provinsi Jatim dan provinsi lainnya di Indonesia dapat ikut mendorong terwujudnya visi bersama untuk IKN sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul.

Sebab, di dalamnya mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan serta mewujudkan kota cerdas, modern dan berstandar internasional.

Baca juga: Foto Airlangga Hartarto Berpasangan dengan Khofifah Beredar di Sejumlah Videotron di Surabaya, Ini Kata Pengamat

"Visi ibu kota sebagai katalis peningkatan peradaban  dunia dengan episentrum peradaban budaya penuh kearifan Indonesia. Provinsi Jatim dalam hal ini berharap ikut serta wujudkan visi tersebut. Mengingat referensi kebesaran kerajaan Majapahit ada di dalamnya," tutur Khofifah.

Selain itu, Khofifah mengatakan, kedudukan IKN yang akan datang, turut meningkatkan roda perekonomian.

Sebab, IKN akan menjadi pusat penggerak ekonomi baru di Indonesia.

Hal ini  pastinya juga akan meningkatkan kehadiran perdagangan global dan rantai nilai.

"Selain itu pasti memiliki efek langsung pada pembukaan lapangan kerja baru, khususnya bagi warga Balikpapan dan Samarinda," jelasnya.

Baca juga: Soal IKN Nusantara, Tokoh Adat Kaltim Sampaikan Sejumlah Pesan Buat Jokowi

Khofifah menambahkan, hadirnya IKN tidak sekadar meningkatkan roda perekonomian, melainkan turut menransformasikan atau mengubah cara bekerja.

Setidaknya ada enam langkah besar yang direncanakan, yakni kerja secara hybird yang informal, fleksibel, kolaboratif dan inovatif.

Kedua, kerja menyatu dengan alam yang terintegrasi dengan koridor hijau dan ramah lingkungan. Ketiga program berlapis-lapis yang mana ada campuran antara kerja, bermain tapi santai.

Keempat, merapikan tempat kerja, di mana satu kementerian dengan kementerian lain terhubung langsung sehingga ada koloborasi hubungan antar divisi.

"Kelima terintegrasi atau terkoneksi secara visual dan inklusif. Keenam, mewujudkan tempat kerja yang siap di masa depan. Ada E-government di pelayanan publik, database dan sistem ICT serta siap dengan teknologi  pintar," tutur Khofifah.

Untuk diketahui, rencana IKN terbagi menjadi tiga bagian, ring 1 adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.800 hektar, ring 2 Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) seluas 56.000 hektar dan ring 3 Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KPIKN) seluas 256 ribu hektar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ancam Gorok Leher Netizen, Selebgram asal Pati Diperiksa Polisi

Ancam Gorok Leher Netizen, Selebgram asal Pati Diperiksa Polisi

Surabaya
Mudik Idul Adha, Sepeda Motor Menumpuk di Pintu Masuk Jembatan Suramadu Sisi Surabaya

Mudik Idul Adha, Sepeda Motor Menumpuk di Pintu Masuk Jembatan Suramadu Sisi Surabaya

Surabaya
117 Aduan Pinjol Ilegal Diterima OJK Malang, Mayoritas Pelapor Tak Merasa Mengajukan

117 Aduan Pinjol Ilegal Diterima OJK Malang, Mayoritas Pelapor Tak Merasa Mengajukan

Surabaya
KPK Terima 343 Laporan Korupsi di Surabaya, Walkot Eri Cahyadi Buka Suara

KPK Terima 343 Laporan Korupsi di Surabaya, Walkot Eri Cahyadi Buka Suara

Surabaya
PKB Banyuwangi Gamang Usai Nama Gus Makki Hilang dalam Surat Rekomendasi

PKB Banyuwangi Gamang Usai Nama Gus Makki Hilang dalam Surat Rekomendasi

Surabaya
Sapi Jokowi Berbobot 1 Ton Lebih Tiba di Masjid Al Akbar Surabaya

Sapi Jokowi Berbobot 1 Ton Lebih Tiba di Masjid Al Akbar Surabaya

Surabaya
Kakak-Adik di Ngawi Curi Motor Petani untuk Modal Judi Slot, Pelaku Ditembak Polisi

Kakak-Adik di Ngawi Curi Motor Petani untuk Modal Judi Slot, Pelaku Ditembak Polisi

Surabaya
Curi Ponsel Mantan Pacar di Kamar, Pemuda di Kediri Tepergok Ayah Korban

Curi Ponsel Mantan Pacar di Kamar, Pemuda di Kediri Tepergok Ayah Korban

Surabaya
Prakiraan Cuaca Malang Hari Ini Minggu 16 Juni 2024, dan Besok : Siang ini Cerah

Prakiraan Cuaca Malang Hari Ini Minggu 16 Juni 2024, dan Besok : Siang ini Cerah

Surabaya
Ribuan Hewan Kurban di Kota Malang Dinyatakan Sehat, Dua Ekor Diare

Ribuan Hewan Kurban di Kota Malang Dinyatakan Sehat, Dua Ekor Diare

Surabaya
Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini Minggu 16 Juni 2024, dan Besok : Siang ini Cerah

Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini Minggu 16 Juni 2024, dan Besok : Siang ini Cerah

Surabaya
Pria di Bangkalan Gantung Diri Usai Bertengkar dengan Mantan Istri

Pria di Bangkalan Gantung Diri Usai Bertengkar dengan Mantan Istri

Surabaya
Kantor Imigrasi Blitar Deportasi 2 WNA Pakistan yang Minta-minta Donasi untuk Palestina

Kantor Imigrasi Blitar Deportasi 2 WNA Pakistan yang Minta-minta Donasi untuk Palestina

Surabaya
Prakiraan Cuaca Tulungagung Hari Ini Minggu 16 Juni 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Tulungagung Hari Ini Minggu 16 Juni 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Berawan

Surabaya
Warga Banyuwangi Kaget Rekeningnya Diblokir Kantor Pajak, Ini Penjelasan DJP

Warga Banyuwangi Kaget Rekeningnya Diblokir Kantor Pajak, Ini Penjelasan DJP

Surabaya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com