Khofifah Tinjau Lokasi IKN, Usulkan Kantor Badan Perwakilan Daerah di Lokasi Strategis

Khofifah beserta jajaran Pemprov Jawa Timur meninjau langsung lokasi IKN yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022).

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah titik nol atau titik kontrol Geodesi yang akan menjadi patokan pembangunan infrastruktur IKN baru bernama Nusantara itu.

Tanyakan lokasi kantor badan penghubung daerah

Setelah meninjau titik nol yang dijadikan sebagai patokan, Khofifah kemudian meninjau rencana titik lokasi Istana Negara yang jaraknya tidak jauh dari titik nol.

Kepada pengelola perusahaan IHM (pemegang konsensi perusahan sebelum diambil oleh negara) dan Kementerian PUPR, Khofifah menanyakan lokasi strategis kantor-kantor perwakilan atau badan pengubung daerah milik provinsi.

Saat ini lokasi kantor perwakilan penghubung Jawa Timur di Jakarta sangat strategis.

Sehingga jika ada tugas-tugas di Jakarta memudahkan mobilitas dan koordinasi dengan berbagai institusi pemerintah pusat.

"Saya ke sini bersama dengan kepala BPKAD, PUPR Cipta Karya dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim. Kalau sentra pemerintah sudah terpetakan letaknya, maka kami berharap dapat tempat strategis seperti saat ini  di Jakarta, karena cukup strategis lokasinya," ucap Khofifah di Surabaya, Selasa (1/2/2022).

Ketika menanyakan letak rencana kantor perwakilan pemerintah daerah, Khofifah menyebutkan, pihak pengelola lahan dan Perwakilan Kementerian PUPR mengatakan, sampai saat ini masih belum ada di peta dan belum ada pengusulan terkait lokasi badan penghubung perwakilan daerah.

"Selain itu, mereka masih belum tahu mana yang dipakai sebagai kantor perwakilan pemerintah daerah, karena yang menentukan katanya Bappenas dan PUPR," ujar Khofifah.

Komitmen Pemprov Jatim

Khofifah mengatakan, peninjauan lokasi ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Jawa Timur mengiringi dan mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Karena belum ada yang mengusulkan, pihaknya datang ke Kaltim untuk mendahului dan memberikan usulan lokasi yang strategis untuk kantor badan penghubung perwakilan  daerah.

"Karena 34 provinsi lainnya juga membutuhkan hal yang sama," jelas Khofifah.

Khofifah mengatakan, dengan keberadaan kantor badan penghubung perwakilan daerah yang lokasinya strategis, harapannya Provinsi Jatim dan provinsi lainnya di Indonesia dapat ikut mendorong terwujudnya visi bersama untuk IKN sebagai representasi kemajuan bangsa yang unggul.

Sebab, di dalamnya mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan serta mewujudkan kota cerdas, modern dan berstandar internasional.

"Visi ibu kota sebagai katalis peningkatan peradaban  dunia dengan episentrum peradaban budaya penuh kearifan Indonesia. Provinsi Jatim dalam hal ini berharap ikut serta wujudkan visi tersebut. Mengingat referensi kebesaran kerajaan Majapahit ada di dalamnya," tutur Khofifah.

Selain itu, Khofifah mengatakan, kedudukan IKN yang akan datang, turut meningkatkan roda perekonomian.

Sebab, IKN akan menjadi pusat penggerak ekonomi baru di Indonesia.

Hal ini  pastinya juga akan meningkatkan kehadiran perdagangan global dan rantai nilai.

"Selain itu pasti memiliki efek langsung pada pembukaan lapangan kerja baru, khususnya bagi warga Balikpapan dan Samarinda," jelasnya.

Khofifah menambahkan, hadirnya IKN tidak sekadar meningkatkan roda perekonomian, melainkan turut menransformasikan atau mengubah cara bekerja.

Setidaknya ada enam langkah besar yang direncanakan, yakni kerja secara hybird yang informal, fleksibel, kolaboratif dan inovatif.

Kedua, kerja menyatu dengan alam yang terintegrasi dengan koridor hijau dan ramah lingkungan. Ketiga program berlapis-lapis yang mana ada campuran antara kerja, bermain tapi santai.

Keempat, merapikan tempat kerja, di mana satu kementerian dengan kementerian lain terhubung langsung sehingga ada koloborasi hubungan antar divisi.

"Kelima terintegrasi atau terkoneksi secara visual dan inklusif. Keenam, mewujudkan tempat kerja yang siap di masa depan. Ada E-government di pelayanan publik, database dan sistem ICT serta siap dengan teknologi  pintar," tutur Khofifah.

Untuk diketahui, rencana IKN terbagi menjadi tiga bagian, ring 1 adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.800 hektar, ring 2 Kawasan Ibu Kota Negara (KIKN) seluas 56.000 hektar dan ring 3 Kawasan Perluasan Ibu Kota Negara (KPIKN) seluas 256 ribu hektar.