JEMBER, KOMPAS.com - Antrean BBM tak terkendali di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Jember menimbulkan kemacetan lalu lintas hingga dampak ekonomi.
Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengimbau Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) memberikan kelonggaran khusus untuk truk tangki pengangkut BBM melalui jalur Gumitir.
Sejak penutupan jalan nasional pada Rabu (24/7/2025) lalu, pengiriman pasokan BBM ke Jember terhambat karena yang awalnya dari Banyuwangi berpindah dari Surabaya dan Malang.
Baca juga: Pengemudi Ojek Online di Lumajang Mengeluh Sulit Dapat BBM: Banyak Orderan Dibatalkan
Depo Banyuwangi memang biasanya menjadi pemasok BBM untuk wilayah Sekarkijang. Jember, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo.
Dia khawatir jika ini dibiarkan sampai 2 bulan ke depan, bisa memicu efek yang lebih banyak lagi.
Terhambatnya pasokan, kata dia, telah memincu kekosongan stok di banyak SPBU.
Alhasil antrean mengular di mana-mana karena sulit mendapatkannya.
Semua jenis BBM di Jember saat ini seolah menjadi barang berharga yang sulit didapatkan.
"Maka satu-satunya cara adalah memberikan kelonggaran bagi truk BBM melintas di jalur Gumitir, tentunya hal ini harus disetujui BBPJN," kata Candra.
Baca juga: Miris, Mobil Ambulans Dinkes Jember Ikut Antre BBM, Bupati Jember: Saya Jamin Aman
Permintaan itu cukup beralasan, agar pemgiriman BBM ke Jember tetap bisa dilakukan dari Depo Banyuwangi dan tak memakan banyak waktu.
Pengiriman melalui Lumajang, tambahnya, cukup membuat truk pengangkut BBM terlambat. Selain itu, biayanya lebih besar.
"Otomatis ongkos pengiriman juga naik tiga kali lipat, selain jarak tempuh jauh, juga truknya terjebak macet," beber legislator Fraksi PDIP DPRD Jember itu.
Candra menilai, kelangkaan BBM saat ini berdampak terhadap laju perekonomian masyarakat Jember.
Ia memperkirakan, tiap kendaraan masyarakat membutuhkan dua sampai tiga liter perhari untuk melancarkan aktivitasnya.
Bekerja hingga mengantarkan anak sekolah.