Eri Cahyadi Kaget Ada Minimarket di Surabaya Bayar Pajak Parkir Hanya Rp 175.000 padahal Buka 24 Jam

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut, sejumlah minimarket hanya membayar pajak parkir sebesar Rp 175.000 per bulan, padahal mereka membuka usaha selama 24 jam.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018, setiap tempat usaha wajib menyediakan lahan parkir, juru parkir (jukir) resmi, dan membayar pajak 10 persen dari total pendapatan parkir sebulan.

"Ketika kendaraan total dalam 1 bulan itu umpamanya Rp 10 juta, maka yang disetorkan kepada pemerintah itu 10 persennya, berarti 1 juta," kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Senin (16/6/2025).

"Untuk ngecek apakah (pajak) Rp 1 juta ini benar atau tidak, maka ada laporan terkait dengan jumlah kendaraan, mobil yang parkir berapa, sepeda motor yang parkir berapa," ujarnya.

Baca juga: Sempat Kritik Penertiban Jukir Liar di Minimarket, FSMI: Setelah Dijelaskan Eri Cahyadi, Kami Dukung

Sementara itu, kata Eri, sejumlah minimarket hanya membayar pajak parkirnya sekitar Rp 175.000 sampai Rp 250.000 per bulan. 

Jika demikian, menurut Eri, maka dapat disimpulkan minimarket tersebut mendapatkan uang dari parkir sebulanya maksimal Rp 2,5 juta.

Hitung-hitungan ini dianggap tidak masuk akal, apalagi jika minimarket itu buka 24 jam. 

"Jadi selama iki mbayare mek (bayarnya cuma) Rp 250.000 dan Rp 175.000. Yang Rp 175.000, cuma 13 kendaraan, masuk akal ta nang toko swalayan cuma 13 kendaraan? Kan enggak," ujar Eri. 

Oleh karena itu, kata Eri, pemberlakuan jukir resmi untuk menghitung jumlah kendaraan yang parkir di minimarket dalam sebulan perlu dilakukan. 

Baca juga: Minimalisasi Pungli, Pemkot-DPRD Kota Malang Rumuskan Aturan Parkir Gratis di Toko Modern

Dengan demikian, angka sebenarnya baru bisa dilihat.

"Jadi saya berharap teman-teman toko swalayan ayo di-longgo (duduk) bareng menghitung, enggak masuk akal. Karena hitungan pajaknya sudah enggak masuk akal," ujarnya.

Eri mengungkapkan, pajak parkir tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Nantinya, uang yang disetorkan digunakan untuk membiayai layanan publik.