Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Tegaskan Rapat Daring untuk Efisiensi Kerja OPD

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa pihaknya sering memanfaatkan platform online dan pertemuan langsung di Balai Kota untuk menggelar rapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD).

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan mengadakan kegiatan di hotel dan restoran, asalkan tidak dilakukan secara berlebihan.

"Kita rapat di Pemkot Surabaya ini saya sudah meminta tidak bertemu. Rapat di Pemkot melalui zoom," ujar Eri saat konferensi pers di Balai Kota Surabaya, Senin (9/6/2025).

Eri menjelaskan bahwa rapat secara daring bertujuan memastikan para kepala OPD dapat lebih fokus pada pekerjaan mereka, tanpa harus meninggalkan kantor.

Baca juga: Mendagri Izinkan Pemda Rapat di Hotel, PHRI: Ada Anggarannya Enggak? Jangan Hanya Omon-omon

"Sehingga tidak ada lagi, (contohnya) dinas kesehatan (Dinkes) iku nang nggone itu di tempatnya) apa di balai kota. Waktunya sudah habis karena dia kan harus konsentrasi," tambahnya.

Lebih lanjut, Eri menyatakan harapannya agar rapat tetap dapat dilaksanakan meskipun para kepala OPD berada di lapangan.

"Kalau Dinkes lagi di lapangan, Kasatpol PP lagi di lapangan, rapatnya yo wes (ya sudah) lewat Zoom tapi nang nggone (di) lapangan," ujarnya.

Eri juga menekankan bahwa pemanfaatan digitalisasi untuk rapat sudah dilakukan sejak lama, sehingga waktu para kepala OPD tidak terbuang untuk perjalanan.

"Jadi rapatnya kita selalu Zoom semua, kalau diperlukan dan terpaksa memang harus datang itu hanya yang ada di Balai Kota Surabaya. Tidak dari yang di luar balai kota," jelasnya.

Sebelumnya, Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran, dengan catatan tidak berlebihan.

Baca juga: Lampu Hijau dari Mendagri, Secercah Harapan bagi Hotel di Surabaya

"Silakan, asal jangan berlebihan," ujarnya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Kota Mataram, Rabu (4/6/2025).

Tito menekankan pentingnya efisiensi anggaran untuk kepentingan rakyat, namun bukan berarti semua kegiatan di hotel dan restoran harus dihapuskan.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah selektif dalam memilih hotel yang mengalami penurunan okupansi, sehingga kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian sektor perhotelan yang terdampak.

"Kurangi boleh, tapi jangan sama sekali enggak ada. Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup," tutup Tito.