Debat Pilkada Jember, Dua Paslon Saling Serang dengan Isu Korupsi

JEMBER, KOMPAS.com - Debat publik kedua Pilkada Jember 2024 berlangsung di Ballroom Cempaka Hotel pada Sabtu (9/11/2024) malam.

Dalam debat tersebut, dua pasangan calon (Paslon) nomor urut 01, Hendy - Firjaun, dan nomor urut 02, Fawait Djoko, saling menyerang dengan fokus pada isu korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada sesi keempat debat, Hendy diberikan kesempatan untuk bertanya kepada calon bupati Fawait.

"Saat ini KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi dana bansos di DPRD Jawa Timur. Beberapa anggota DPRD Jawa Timur telah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana Anda bisa meyakinkan masyarakat Jember bahwa Anda tidak terlibat dan tidak akan menjadi tersangka seperti beberapa rekan Anda?" tanya Hendy kepada Fawait.

Baca juga: Semua Panelis Debat Pilkada Jember Berasal Akademisi Unej, Paslon 02 Minta Dirombak

Menanggapi pertanyaan tersebut, Fawait menegaskan bahwa ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum.

Ia juga menekankan komitmennya untuk tidak menutupi atau melindungi siapa pun yang bersalah.

Fawait kemudian mengambil kesempatan untuk mengkritik kepemimpinan Hendy terkait kasus korupsi di lingkungan birokrasi Jember, khususnya mengenai kasus Sekretaris Daerah (Sekda) Jember, Hadi Sasmito.

Ia menilai bahwa kasus korupsi yang menjerat Sekda Jember merupakan yang pertama kali terjadi, di mana Sekda aktif terjerat kasus korupsi hingga masuk penjara.

“Saya pastikan ketika saya memimpin, saya tidak akan mengorbankan anak buah hingga dipenjara seperti yang terjadi kemarin," terang Fawait.

Ia menambahkan bahwa dalam sejarah Jember, belum pernah ada Sekda aktif yang terlibat korupsi sampai dipenjara.

“Saya pastikan ketika saya memimpin, saya tidak akan mengorbankan anak buah hingga dipenjara seperti yang terjadi kemarin," ujarnya.

Fawait juga menyatakan bahwa sebagai pemimpin, ia memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi dan tidak menjerumuskan bawahannya dalam tindakan tercela.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah kepala dinas di Jember baru-baru ini juga diperiksa oleh aparat terkait dugaan korupsi, yang mencerminkan rapor buruk birokrasi yang harus diperbaiki.

“Kita harus tahu bahwa indeks reformasi birokrasi (IRB) kita rendah. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, kita berada di peringkat 35. Mau berapa banyak lagi birokrasi yang akan dihukumkan?” papar Fawait.

Baca juga: Pilkada Jember, Paslon Fawait-Djoko Dapat Dukungan dari Perkumpulan Guru Ngaji

Di akhir debat, Fawait juga menyinggung soal kasus korupsi rel kereta api yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI.

“Saya pastikan ketika kami memimpin, kami tidak akan ngutik-ngutik soal rel kereta api. Nama saya sudah jelas, clear. Tapi ada kawan saya yang terlibat korupsi rel kereta api. Saya tidak akan ungkit itu di sini, karena kita harus menjunjung asas praduga tidak bersalah,” jelasnya.

Debat ini mencerminkan ketegangan politik yang semakin meningkat menjelang Pilkada Jember 2024, di mana isu korupsi menjadi sorotan utama.