Pemkab Lumajang Larang Sapi Impor Masuk Daerahnya

LUMAJANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, resmi melarang peredaran sapi impor masuk ke pasaran Lumajang.

Larangan masuknya sapi impor ke Lumajang disampaikan langsung Penjabat (Pj) Bupati Lumajang Indah Wahyuni.

Indah mengaku telah memerintahkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang untuk menerbitkan surat edaran tentang larangan peredaran sapi impor di Lumajang.

Baca juga: Viral, Video Pabrik Kayu di Lumajang Terbakar, Api Membumbung Tinggi Disertai Asap Hitam

Untuk memastikan tidak ada kebocoran dalam kebijakan tersebut, Indah juga memasukkan larangan pemotongan sapi di luar rumah potong hewan resmi milik Pemkab Lumajang.

"Kita ingin para peternak lokal kita berdaya jadi tadi sudah saya rapatkan juga dengan Kadis Pertanian untuk segera mengeluarkan surat edaran," kata Indah di Kantor Pemkab Lumajang, Selasa (23/4/2024).

Baca juga: Kementan Perketat Pengawasan Sapi Impor Australia

Indah menyebut, seharusnya memang tidak ada sapi impor yang masuk ke Jawa Timur. Sebab, pemerintah tidak pernah memberikan persetujuan untuk masuknya sapi impor.

Indah menjelaskan, mekanisme masuknya sapi impor ke Indonesia hingga ke daerah diawali dari kebijakan pemerintah pusat dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Setelah itu, proses masuknya ke daerah melalui persetujuan pemerintah provinsi.

Menurutnya, hanya ada tiga provinsi yang menyetujui masuknya sapi impor yakni Lampung, Banten, dan Jawa Barat.

Perihal masuknya sapi impor ke Lumajang, lanjut Indah, diduga sapi-sapi ini berasal dari sapi impor yang masuk melalui Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

"Saya sudah koordinasi dengan Kadis Pertanian Provinsi dan memang tidak ada persetujuan. Jadi sapi-sapi impor ini masuk ke Lumajang secara ilegal dari Bandung," jelasnya.

Lebih lanjut, Indah menegaskan, tidak mungkin ada persetujuan maupun rekomendasi dari pemerintah untuk memasukkan sapi impor ke Jawa Timur, khususnya Lumajang.

Pasalnya, potensi populasi sapi potong di Jawa Timur memenuhi 27 persen kebutuhan sapi potong nasional.

"Enggak mungkinlah kita bikin kebijakan kayak gitu, populasi sapi kita ini memenuhi 27 persen kebutuhan nasional. Jadi tidak mungkin kita datangkan sapi impor," pungkasnya.