Pipa Air Bersih yang Rusak akibat Kebakaran Gunung Bromo Rampung Diperbaiki

SURABAYA, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur telah rampung memperbaiki pipa air yang sempat terbakar saat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Gunung Bromo pada September 2023.

"Perbaikan pipa yang rusak terbakar saat terjadi kebakaran hutan di Gunung Bromo sudah selesai hari ini. Masyarakat di empat desa sudah bisa menikmati air bersih seperti dulu," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan resminya, Selasa  (31/10/2023).

Berdasar asesmen BPBD Jatim, kerusakan pipa akibat karhutla Gunung Bromo berdampak pada saluran air bersih untuk empat desa di wilayah Kabupaten Probolinggo. Panjang pipa yang rusak mencapai 11.600 meter.

Baca juga: Respons Pemkab Probolinggo soal Keluhan Kades Ngadisari Terkait Retribusi dan Sampah Wisata Gunung Bromo

Rinciannya, pipa rusak di Desa Ngadirejo 1.600 meter, Desa Sapikerep 3.400 meter, Desa Ngadas 5.100 meter dan di Desa Wonokerto 1.500 meter.

Perbaikan pipa yang rusak itu, menurut Khofifah, tidak hanya dilakukan oleh tim Pemprov Jatim saja. Namun juga melibatkan sejumlah relawan, masyarakat dan tokoh adat setempat.

Baca juga: Kades Kecewa Desa Ngadisari Hanya Jadi Tempat Sampah Bromo, Tak Dapat Sepeser Pun dari Pendapatan

Sementara itu, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim pada 4 Oktober 2023 lalu sudah melimpahkan berkas perkara kebakaran Gunung Bromo ke Kejati Jatim.

Dalam berkas perkara tersebut, Wibowo Eka Wardhana (Andrie) ditetapkan sebagai tersangka. Dia adalah manajer wedding organizer (WO) yang bertanggung jawab atas kasus kebakaran di bukit Teletubbies Gunung Bromo.

Peran lain dari Andrie dalam kasus ini adalah memberikan ide dan konsep penggunaan flare kepada pengantin dalam proses foto prewedding.

Akibat perbuatannya, AWEW dijerat Pasal 50 ayat 3 huruf D jo Pasal 78 ayat 4 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b Jo Pasal 78 ayat 5 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker menjadi UU dan atau Pasal 188 KUHP.

AWEW terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.