Banyak Keluhan, Jatim Hentikan Sementara Penjualan Seragam di Koperasi SMA/SMK

SURABAYA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Provinsi Jatim menghentikan sementara atau moratorium penjualan seragam sekolah melalui koperasi di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri.

Moratorium tersebut menyusul polemik seragam sekolah yang banyak terjadi baru-baru ini khususnya saat penerimaan siswa baru.

Pihaknya mengaku banyak menerima laporan masyarakat tentang mahalnya harga seragam SMA/SMK di Jatim.

Baca juga: Penjualan Seragam Sekolah Seharga Rp 2,3 Juta Berujung Pencopotan Kepsek

"Perlu moratorium agar tidak ada keresahan lagi terkait mahalnya harga pakaian seragam sekolah yang dijual koperasi sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai dikonfirmasi Kamis (27/7/2023).

Keputusan tersebut lanjut Aries sudah disosialisasikan kepada seluruh kepala cabang dinas pendidikan seluruh Jatim pada Rabu kemarin.

Agar masalah seragam tidak terjadi, pihaknya meminta ada persamaan harga di koperasi sekolah dengan harga seragam yang dijual di pasaran.

"Bahkan, koperasi sekolah bisa menjualnya lebih murah dibanding di luar. Selain itu juga tidak ada paksaan untuk wali murid membeli seragam di koperasi sekolah," ucapnya.

Jika koperasi sekolah sudah menjual dengan harga pasaran atau lebih murah, maka sekolah diperbolehkan menjual seragam.

Baca juga: Soal Seragam Sekolah Rp 2,3 Juta di Tulungagung, Khofifah: Bisa Dikembalikan

"Jika masih ada sekolah yang menjual di atas harga pasaran, maka kepala sekolah akan kami sanksi. Aturannya sudah jelas," tegasnya.

Seperti diberitakan, wali murid SMAN di Tulungagung mengeluh atas mahalnya harga seragam siswa baru yang mencapai lebih dari Rp 2 juta.

Atas temuan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim menurunkan tim untuk melalukan pemeriksaan.

Hasilnya disebut ada SOP yang dilanggar sekolah dimaksud. Sanksinya, kepala sekolah dimaksud langsung dicopot.