Wali Kota Surabaya: Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wajib Selesai Paling Lama 30 Menit

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi selalu menginginkan agar Kota Surabaya, Jawa Timur, tak memiliki kasus atau nol angka stunting.

Menurutnya, kasus stunting, gizi buruk dan kemiskinan menjadi perhatian utama pemerintahannya.

Saat mengumpulkan sebanyak 63 kepala puskesmas di Graha Sawunggaling, Kantor Pemkot Surabaya, Rabu (9/11/2022), ada beberapa poin yang disampaikan.

Salah satunya adalah, Eri Cahyadi meminta pelayanan kesehatan dan data warga yang memiliki masalah kesehatan, terutama gizi buruk diperhatikan betul.

Baca juga: Polisi Duga Pelaku Penyerangan Pekerja di Puskesmas Beoga adalah KKB dari Mimika

Karena itu, pelayanan di puskesmas wajib tuntas 25 menit atau paling lama 30 menit. Agar banyak warga yang terlayani. 

"Kepala Puskesmas wajib memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan wajib selesai paling lama 30 menit," kata Eri di Surabaya, Kamis (10/11/2022).

Ia menjelaskan, selain pelayanan kesehatan yang harus dilakukan secada maksimal, proses penggalian data oleh setiap puskesmas harus dilakukan dengan baik.

Eri ingin, semua puskesmas memiliki data reel tentang balita stunting, pra stunting hingga kasus gizi buruk di wilayahnya masing-masing.

Dengan demikian, ia berharap penanganan terhadap balita stunting, pra stunting, dan gizi buruk, bisa tertangani dengan cepat sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut bisa normal kembali.

"Setelah itu, jangan ada lagi pra stunting menjadi stunting," ujar Eri.

Eri menjelaskan,  pekan depan akan ada tim yang turun untuk mengecek kinerja puskesmas, termasuk lurah, camat, serta perangkat daerah, yang berhubungan dengan bidang kesehatan. 

"Jadi nanti kalau ketahuan ada yang kinerjanya tidak sesuai, hal kecil kantornya kotor, atau pelayanannya jelek, akan saya beri tanda bendera. Biar masyarakat tahu," ujar Eri.

Baca juga: Puskesmas di Surabaya Wajib Siagakan Dokter Umum dan Dokter Anak

Terlebih lagi, ketika poin yang tercantum di dalam kontrak kinerja itu tidak diterapkan, maka ia tak segan mencopot jabatan Kepala Puskesmas dan Kepala Dinkes dari jabatannya.

Ia juga mengancam untuk menindak tegas jajarannya di tingkat kecamatan, lurah dan dinas, bila tidak sesuai dengan kinerjanya selama akhir tahun mendatang.

"Kalau puskesmas itu (pelayanannya) jelek, maka nama Pemerintah Kota (Pemkot) yang jelek. Maka dari itu, saya harap setelah ini tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri, baik itu lurah, camat dan dinasnya," kata Eri.