Puskesmas di Surabaya Wajib Siagakan Dokter Umum dan Dokter Anak

SURABAYA, KOMPAS.com - Setelah lurah dan camat menandatangani kontrak kinerja, giliran 63 kepala puskesmas di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang diminta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menandatangani kontrak kinerja.

Eri Cahyadi menegaskan, kontrak kinerja itu terhubung dengan kontrak yang sama yang sebelumnya sudah ditandatangani camat dan lurah sekaligus dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya.

Di dalam kontrak kinerja tersebut, ia juga mencantumkan poin, setiap puskesmas harus ada dua dokter jaga.

Baca juga: Pelajar Dibebaskan dari PR, Wali Kota Surabaya Minta Orangtua Ikut Bentuk Karakter Siswa

Dua dokter yang diminta itu adalah dokter umum dan dokter di bidang kesehatan ibu dan anak (KIA).

"Jadi setiap puskesmas harus ada dua dokter," kata Eri di Surabaya, Kamis (10/11/2022).

Tak hanya itu, kepala puskesmas wajib memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Salah satunya mewajibkan setiap puskesmas untuk mengetahui soal data balita stunting dan pra stunting di wilayah kerjanya masing-masing.

"Jadi di dalam kontrak kerja itu ada beberapa poin yang wajib dilakukan oleh kepala puskesmas. Satu, pelayanan wajib selesai minimal 25 menit, paling lama 30 menit. Setelah itu jangan sampai ada lagi pra sunting menjadi stunting," ucap Eri. 

Eri menjelaskan jika pekan depan akan ada tim yang turun untuk mengecek kinerja puskesmas, termasuk lurah, camat, dan perangkat daerah.

"Jadi nanti kalau ketahuan ada yang kinerjanya tidak sesuai, hal kecil kantornya kotor, atau pelayanannya jelek, akan saya beri tanda bendera. Biar masyarakat tahu," ujar Eri.

Baca juga: Resmi, Hari Ini Siswa SD SMP di Surabaya Bebas PR

Terlebih lagi, ketika poin yang tercantum di dalam kontrak kinerja itu tidak diterapkan, maka ia tak segan mencopot jabatan Kepala Puskesmas dan Kepala Dinkes dari jabatannya.

Ia juga mengancam untuk menindak tegas jajarannya di tingkat kecamatan, lurah dan dinas, bila tidak sesuai dengan kinerjanya selama akhir tahun mendatang.

"Kalau puskesmas itu (pelayanannya) jelek, maka nama Pemerintah Kota (Pemkot) yang jelek. Maka dari itu, saya harap setelah ini tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri, baik itu lurah, camat dan dinasnya," kata Eri.