DPRD Lumajang Minta Ada Psikotes dan Tes Kecakapan dalam Rekrutmen Direktur RSUD dr Haryoto

LUMAJANG, KOMPAS.com - Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Haryoto Lumajang dalam melayani masyarakat mendapat sorotan karena dianggap kurang maksimal.

Kini, rumah sakit milik daerah itu tengah melakukan rekrutmen direktur baru. Harapannya, ada perbaikan layanan kepada masyarakat dan menjadikan rumah sakit ini sebagai rujukan utama dibanding rumah sakit swasta.

Baca juga: Disebut Telantarkan Pasien Selama 8 Jam, Begini Penjelasan RSUD dr Haryoto Lumajang

Wakil Ketua DPRD Lumajang Bukasan mengatakan, panitia seleksi perlu memperhatikan kemampuan calon direktur baru dalam mengelola rumah sakit.

Menurutnya, dengan status badan layanan umum daerah (BLUD), RSUD dr Haryoto perlu segera melakukan pembenahan dalam hal pengelolaan rumah sakit.

"Kalau saya pikir harus ada psikotes dulu sebelum tes kompetensi untuk dipakai acuan menilai karakter dan kemampuan mengatur manajemen," kata Bukasan di Lumajang, Selasa (1/11/2022).

Bukasan menyebut, persepsi masyarakat yang menjadikan rumah sakit daerah sebagai pilihan terakhir dalam mengakses layanan kesehatan sudah harus diubah.

Ia berharap, adanya rekrutmen baru ini bisa menjadi tangga awal untuk menampilkan wajah baru rumah sakit daerah yang lebih ramah kepada masyarakat.

Saat ini, sudah ada tiga nama calon direktur RSUD yang dinyatakan lolos seleksi yakni, dr Halimi Maksum, dr Novi Hamzah, dan dr Yanna Susanti. Semua calon ini adalah pimpinan yang sekarang menjabat di rumah sakit milik pemerintah itu.

Rinciannya, dr Halimi merupakan Direktur RSUD dr Haryoto. dr. Novi Hamzah adalah wakil direktur pelayanan, dan dr Yanna Susanti menjabat sebagai kepala bidang pelayanan.

Sementara, Kepala BKD Lumajang Akhmad Taufik menjelaskan, syarat untuk menjadi direktur RSUD tidak harus seorang aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga: Melihat Inovasi Budi Daya Kedelai di Lumajang, Pakai Metode Tumpang Sari dengan Tebu

Namun, tetap harus dari kalangan dokter. Baik itu dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis sesuai UU Nomor 44 Tahun 2009.

"Sekarang sudah selesai tes tahap pertama, ada tiga yang lolos pejabat rumah sakit semua, sebenarnya non-ASN bisa daftar tapi syaratnya harus dokter," jelas Taufik.