Terima Tambahan 1,2 Juta Dosis Vaksin PMK, Ini Target Pemprov Jatim

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat tambahan sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono menargetkan, 85 persen dari total 1,2 juta dosis vaksin PMK sudah dapat terinjeksi pada hewan ternak dalam kurun waktu sebulan ke depan.

Adhy menyampaikan, hal tersebut penting mengingat saat ini sudah memasuki bulan ketiga sejak Kementerian Pertanian menetapkan status wabah pada Jawa Timur.

Baca juga: Stok Vaksin PMK Habis sejak Agustus, Pemkab Lamongan Tunggu Kiriman Provinsi

"Dari pusat sudah turun 1,2 juta vaksin tambahan untuk PMK ini. Seminggu ini kita percepat. Yang biasanya 50-70 hewan per hari akan ditingkatkan," kata Adhy di Surabaya, Selasa (13/9/2022).

"Jadi, sebulan yang akan datang, target sudah 85 persen dosis yang disuntikkan," imbuh dia.

Adhy optimistis target tersebut tercapai. Sebab, fasilitator penanganan PMK sudah didukung oleh 1.500 tambahan tenaga dari Babinkamtibmas dan Babinsa serta relawan dari berbagai lapisan masyarakat.

Baca juga: Stok Vaksin PMK Kosong di Aceh, Kiriman dari Kementan Masih Ditunggu

"Sebelumnya, 1 juta vaksin bisa kita distribusikan sampai 92 persen dalam waktu singkat. Ini pastinya berkat tim yang kuat dari Kodam V/Brawijaya dan Polda Jatim, juga relawan. Karena kalau hanya mengandalkan dokter hewan saja tentu tidak bisa," tutur dia.

Adhy menjelaskan, selain pemberian vaksin, Pemerintah Provinsi Jatim juga sudah melakukan beberapa langkah konkret. Antara lain, menerapkan isolasi per kandang, menutup wilayah terjangkit, pembatasan lintasan hewan yang rawan, serta pembatasan pembukaan pasar hewan.

"Ini juga ditambah dengan disinfektan rutin. Selain itu, saya minta untuk petugas fasilitator bisa memberikan edukasi dan sosialisasi yang akurat yang bisa menjelaskan kepada pemilik hewan bahwa pencegahan PMK harus dilakukan bersama-sama," terang dia.

Hal tersebut, menurut Adhy, harus dipahami setiap orang karena pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa sinergitas semua pihak.