ASN Pemkot Malang Bakal Diwajibkan Belanja Produk UMKM Tiap Bulan

MALANG, KOMPAS.com - Wali Kota Malang Sutiaji bakal mewajikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang untuk membeli produk UMKM setiap bulannya.

Menurutnya, hal itu tak lepas dari strategi meningkatkan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. 

Sutiaji melalui dinas terkait juga akan meminta pembuatan aplikasi dalam mendukung upaya tersebut.

Baca juga: Angka Perceraian Kabupaten Malang Tinggi, Masuk Peringkat 5 Besar di Jatim

"Teman-teman anggota dewan di DPRD Kota Malang mendukung. Lami akan membuat aplikasi ASN Wajib Belanja UMKM sehingga kami mampu untuk mendeteksi pergerakan yang ada," kata Sutiaji saat diwawancarai di gedung DPRD Kota Malang, belum lama ini.

Pihaknya juga telah mengkalkulasi perputaran uang yang ada bila upaya tersebut dapat berjalan.

Dia mengatakan, nantinya setiap ASN diminta untuk menyisihkan gajinya setiap bulan untuk berbelanja produk-produk UMKM sebesar Rp 500.000.

"ASN kita ada 7.000 orang x Rp 500.000 x 12 bulan itu kurang lebih perputaran ekonomi di UMKM dalam setahun ada Rp 44 miliar. Ini luar biasa untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, dan saat ini terlebih pada masa kelam ekonomi global dunia dan yang bisa menjawab tantangan itu ekonomi rakyat," katanya.

Baca juga: Jalur Perbukitan Piket Nol Longsor, Akses Lumajang-Malang Terapkan Buka Tutup

Sutiaji sebelumnya telah mengeluarkan anjuran untuk mengenakan atribut Arema bagi ASN dan pegawai kantor lainnya. 

Anjuran ini kemudian diprotes usai turut menyasar pelajar karena dinilai memberatkan. 

Sutiaji beralasan, anjuran mengenakan atribut Arema ini juga menjadi upaya pemulihan ekonomi imbas pandemi.