Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persoalkan Pencairan Bansos di Surabaya yang Berbelit-belit, Risma: Terlalu Rumit, Kasihan Orang Miskin

Kompas.com - 27/12/2021, 14:27 WIB
Ghinan Salman,
I Kadek Wira Aditya

Tim Redaksi

SURABAYA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) mengebut penyebaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Surabaya, Jawa Timur, khususnya di dua Kecamatan, yakni Tambaksari dan Sawahan Surabaya.

Dalam penyebaran bantuan tersebut, tampak Menteri Sosial Tri Rismaharini turun langsung menginstruksikan para Camat, Lurah serta pendamping penerima bantuan.

Mantan Wali Kota Surabaya ini bahkan ikut turun membantu warga untuk segera mendapat bantuan.

Baca juga: Risma Minta Pencairan Bansos Dipercepat, Sebelum Akhir Tahun Harus Rampung

Pada kesempatan itu, Risma juga sempat marah karena proses birokrasi yang berbelit-belit.

Sehingga warga yang mendapatkan hak bantuan juga kesulitan, terlebih lagi saat berada di Kecamatan Tambaksari, Surabaya.

"Terlalu rumit ya, kasihan kalau orang miskin dia tidak terlalu familiar dengan ini (proses birokrasi). Tapi tadi saya sudah komplain dengan bank, dan bank akan membantu menyiapkan," kata Risma di Surabaya, Senin (27/12/2021).

Baca juga: Kunjungi Tulungagung dan Trenggalek, Risma Tinjau Kesiapan Lumbung Sosial

"Saya juga sudah kontak langsung dengan direktur BNI pusat, dan saya nanti bicara dengan kepala kantor cabang, insya Allah permintaan saya dipenuhi dan mereka janji untuk diselesaikan," imbuh Risma.

Risma pun menjelaskan kenapa dirinya turun langsung ke lokasi penyerahan PKH dan BPNT di Surabaya.

Alasannya, di kota metropolitan seperti Surabaya ini, banyak warganya yang belum mendapatkan kartu BPNT.

"Pertama banyak yang belum terima kartu. Kalau belum nerima kartu, dia kesulitan, terutama ngambil yang untuk kartu sembako atau BPNT. Nah, kedua, sering tidak tahu sebetulnya kartu sembako atau BPNT itu pemerintah dalam rangka PPKM, memberikan 2 kali ekstra," ujar Risma.

Alasan lainnya, lanjut Risma, karena banyaknya warga yang tak mendapatkan kartu, sehingga bantuan tersebut tak bisa dicairkan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com