Wagub Jatim dan PT SGN Dorong Percepatan Serapan Gula Petani

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) mendorong percepatan penyerapan gula petani tebu rakyat di tengah dinamika pasar gula nasional.

“Kunci keberhasilan program swasembada gula adalah keberpihakan pada petani tebu rakyat,” kata Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Kamis (11/9/2025).

Emil menyatakan, meski produksi gula nasional cukup tinggi, tantangan utama yang dihadapi saat ini yakni memastikan gula hasil panen petani dapat terserap dengan baik oleh pasar.

Baca juga: Bapanas Usul Impor Etanol Dibatasi, agar Produk Sampingan Gula Tetap Diserap Pasar

Dari total sekitar 400.000 ton gula di Indonesia, sekitar 100.000–150.000 ton sudah dibeli pedagang, 150.000 ton masih milik PT SGN, dan 100.000 ton lainnya milik petani tebu rakyat.

Emil menuturkan, gula petani diproses di pabrik dengan sistem bagi biaya produksi sehingga mereka sangat berharap produknya terserap pasar.

Terlebih, saat ini pemerintah gencar dalam menegakkan hukum terhadap peredaran ilegal gula rafinasi yang seharusnya hanya untuk industri.

“Alhamdulillah PT SGN tidak hanya memikirkan perusahaan tetapi juga memastikan gula petani ikut terbeli,” ujarnya.

Selain itu, Emil menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor baik dari pemerintah pusat, daerah, hingga BUMN untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan gula di pasaran.

Hal ini, menurut Emil, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan tercapainya swasembada gula pada tahun 2026.

Baca juga: Danantara Suntik BUMN Rp 1,5 Triliun Beli Gula Petani, Wamentan: Tak Harus Dihabiskan

Direktur Utama PT SGN Mahmudi memastikan, pihaknya berkomitmen penuh untuk menjaga keberlangsungan industri gula nasional sekaligus mengedepankan kesejahteraan petani tebu.

Ia menuturkan, kini pemerintah melalui Danantara telah membeli gula petani baik milik SGN maupun RNI senilai Rp1,5 triliun dan masih ada sekitar 100.000 ton gula petani yang menunggu terserap.

“Kami berharap langkah ini memperkuat upaya menertibkan peredaran gula rafinasi agar sesuai aturan,” kata Mahmudi.