Demi Program Masyarakat, DPRD Jatim Coret Anggaran Rp 19 Miliar untuk Dinas Luar Negeri

SURABAYA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) menghapus anggaran dinas luar negeri sebesar Rp 19 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2025.

Anggaran tersebut akan direalokasi untuk program-program yang lebih langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan moratorium kunjungan luar negeri yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran perjalanan dinas luar negeri Rp 19 miliar kita realokasi untuk program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat," ungkapnya dalam konfirmasi pada Kamis (4/9/2025).

Baca juga: Dana Dinas Luar Negeri Rp 1,2 M, Dedi Mulyadi: Hapus! Bahasa Inggris Aing Teu Bisa

Kebijakan ini juga dipengaruhi situasi perekonomian yang sedang tidak stabil.

"Ekonomi sedang kurang bagus. Maka dari itu, kami DPRD bersama eksekutif sepakat menghilangkan semua kunjungan luar negeri," ujar politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Selain itu, Musyafak mengingatkan anggota DPRD Jatim untuk menjaga sikap, terutama di ruang publik.

Ia menekankan pentingnya sensitivitas terhadap kondisi masyarakat saat ini.

"Jangan sampai ada anggota dewan yang memamerkan kemewahan, karena itu bisa menimbulkan persepsi negatif dan memicu kemarahan masyarakat. Kita harus lebih sensitif terhadap situasi sekarang," pungkasnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran Dinas Luar Negeri dan Pakaian Dinas: Hapus Aja

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk tunjangan besar bagi anggota dewan serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal ini disampaikan Prabowo setelah pertemuan dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," kata Prabowo.