Buntut Diduga Poligami Tanpa Izin, Kepala DLH Kota Malang Langsung Dicopot dari Jabatannya

MALANG, KOMPAS.com - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, secara resmi membebastugaskan Noer Rahman Wijaya dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang.

Keputusan tegas ini diambil menyusul temuan tim penilai kinerja terkait dugaan praktik poligami yang dilakukan tanpa izin.

Penonaktifan Noer Rahman Wijaya efektif berlaku sejak 1 Agustus 2025.

Saat ini, yang bersangkutan dipindahtugaskan menjadi staf di Bagian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Malang.

"Ini adalah hasil dari tim penilai kinerja yang didukung data-data lengkap, dan kami telah mengonsultasikannya dengan Pemerintah Provinsi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ujar Wahyu, Senin (4/8/2025).

Baca juga: Kepala Dinas di Malang yang Diduga Poligami Masih Bekerja Seperti Biasa

Menurut Wahyu, pelanggaran yang dilakukan tergolong dalam kategori disiplin berat.

Namun, pemerintah kota mengambil langkah penonaktifan terlebih dahulu sembari menunggu proses mutasi pejabat yang akan segera dilaksanakan.

"Rekomendasinya adalah menonaktifkan. Jadi, posisi mantan Kepala Dinas LH sekarang adalah staf," katanya.

Baca juga: Dugaan Poligami, Kepala Dinas Diperiksa Tim Pemeriksa Kedisiplinan Pemkot Malang

Masa penugasan di Setda akan menjadi periode evaluasi kinerja bagi Noer Rahman Wijaya.

Kinerja dan perilakunya akan menjadi penentu nasib karirnya ke depan, apakah akan tetap berada di eselon II dengan pergeseran posisi atau justru mengalami penurunan jabatan.

"Kita akan evaluasi kinerjanya. Apabila nanti bisa berubah dan menunjukkan perbaikan, mungkin bisa bergeser. Namun, jika kinerjanya tetap, sanksi penurunan jabatan atau pangkat bisa diterapkan," jelas Wahyu.

Baca juga: Ada Kabar Kepala Dinas Poligami, Walkot Malang Mengaku Kaget: Saya Tidak Pernah Beri Izin

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Wali Kota Wahyu telah menunjuk Sekretaris DLH Kota Malang, Gaimaliel Raymond, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kota Malang.

Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan roda organisasi dan pelayanan di DLH tetap berjalan optimal.