Khofifah Sebut Lokasi Sekolah Rakyat di Mojokerto Tak Memenuhi Syarat

BATU, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa lokasi Sekolah Rakyat (SR) di Mojokerto tidak memenuhi syarat setelah melalui proses visitasi.

Hal itu disampaikannya setelahh bertemu dengan para calon siswa SR di Kota Batu, Jawa Timur, pada Senin (19/5/2025).

"Ada yang di Mojokerto itu sudah divisitasi, tapi ternyata tidak memenuhi syarat. Jadi kita terus melakukan proses penyisiran sambil validasi," kata Khofifah, Senin (19/5/2025).

Baca juga: Mensos Gus Ipul Ajak Calon Siswa Sekolah Rakyat ke Boarding School di Kota Batu

Sementara itu, lokasi SR di UPT PPSPA Bimasakti, Kota Batu, diyakininya akan siap beroperasi meskipun respons awal orangtua calon siswa sempat minim.

"Jadi pertemuan awal, ya masih sedikit respons dari orangtua dengan berbagai alasan gitu," katanya.

Khofifah menyampaikan, pendataan para calon pelajar yang masuk kategori desil 1 didukung oleh Dinas Sosial Kota Batu.

Ia mengatakan, saat ini jumlah pendaftar untuk lokasi tersebut telah melebihi kuota yang ditetapkan.

Hal ini baik pendaftar dari Kota Batu maupun dari Malang, sehingga telah terbentuk tiga rombongan belajar (rombel).

"Alhamdulillah sekarang sudah melebihi kuota baik yang dari Batu maupun yang dari Malang. Jadi kan sudah tiga rombel. Dan InsyaAllah ketika ini diluncurkan, posisi sekolah ini siap," katanya.

Baca juga: Kisah Naira, Pelajar Kelas 6 SD Asal Kota Batu yang Dikunjungi Mensos dan Berharap Bisa Lolos Masuk Sekolah Rakyat

Saat ini, di UPT PPSPA tengah dilakukan berbagai perbaikan minor, seperti pengecatan dan renovasi ringan dengan waktu persiapan yang dinilai cukup.

"Pertemuan dengan calon murid dan orangtua ini juga menjadi penting agar dapat mengenali secara langsung lingkungan sekolah, ruang kelas, hingga asrama, sehingga memberikan kepastian mengenai proses pembelajaran anak-anak mereka," katanya.

Sementara itu, di beberapa daerah lain telah menunjukkan kesiapan SR yang signifikan.

Untuk jenjang SMA, lokasi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur dinyatakan sudah mencukupi kuota.

Di Blitar, minat pendaftar dilaporkan cukup tinggi.

Selain itu, telah ditemukan gedung-gedung yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan.

Di Surabaya, fasilitas SR yang disiapkan oleh Universitas Negeri Surabaya (UNESA) bahkan telah melebihi kapasitas pendaftar.

Adapun Lamongan juga termasuk dalam daftar daerah yang siap.

"Jadi kita terus melakukan proses penyisiran sambil validasi. Nah di Surabaya, di UNESA itu sudah melebihi kapasitas. Jadi proses ini akan terus berjalan, kawan-kawan," katanya.

Khofifah menyampaikan bahwa jumlah titik lokasi SR ini terus berkembang, seiring dengan ditemukannya potensi gedung baru.

Ia menekankan bahwa fokus saat ini adalah memaksimalkan penggunaan gedung yang sudah ada, meskipun awalnya pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan.

"Sebagai contoh, di Kabupaten Malang, terdapat lahan seluas 9,7 hektar yang telah divisitasi oleh Kementerian Sosial dan Kementerian PU. Namun, karena memerlukan pembangunan fisik, lahan tersebut baru dapat digunakan tahun depan dan belum siap untuk Juli ini," katanya.

Dia menyampaikan, Pemprov Jatim belum bisa memastikan total lokasi yang siap untuk dilaksanakan program SR, termasuk jumlah muridnya, sebelum keputusan final dari Kementerian Sosial dan Kementerian PU.

"Bahwa kita menyiapkan, menyiapkan, menyiapkan," katanya.