BATU, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengunjungi kediaman Naira Syalisah Putri Aldista (12), seorang calon siswa sekolah rakyat (SR) di Dusun Payan Bawah, Desa Punten, Kota Batu, Jawa Timur, Senin (19/5/2025).
Kehidupan Naira yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SDN Punten 02 terbilang sangat miris.
Dia tinggal bersama ayahnya, Kadis (41) yang merupakan pencari getah pinus, ibunya, Rita (32), dan dua adiknya yang masih bayi di rumah kontrakan sempit berukuran 3 meter x 7 meter dengan biaya sewa Rp 1 juta per tahun.
Gadis yang bercita-cita menjadi dokter anak ini mengungkapkan bahwa keluarganya merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca juga: Klarifikasi Kemensos soal Isu Bongkar SLB Negeri Pajajaran Bandung untuk Sekolah Rakyat
Naira berharap bisa bersekolah di SR untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan kehidupan yang lebih baik.
"Awalnya ibu saya melihat status WhatsApp dari pendamping PKH, kemudian berkeinginan mendaftarkan saya di SR."
"Saya setuju dan senang, apalagi bisa dikunjungi langsung oleh Pak Menteri. Harapannya bisa masuk SR dan bisa hidup yang lebih baik," ungkap Naira.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa keluarga Naira merupakan contoh profil warga yang termasuk dalam kategori desil 1, yaitu 10 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, yang mencakup kategori miskin dan miskin ekstrem.
"Profil keluarga yang seperti ini disasar oleh Presiden Prabowo agar mereka bisa meneruskan sekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik," katanya.
Gus Ipul menambahkan bahwa program SR dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2.
"Sekolah reguler tetap berjalan, sekolah unggulan juga tetap ada, tetapi sekolah rakyat memang diperuntukkan bagi mereka yang berada di desil 1," ujarnya.
Mensos menekankan pentingnya integritas dalam proses seleksi siswa sekolah rakyat.
"Pak Presiden berharap yang sekolah di sekolah rakyat memang mereka yang pantas. Tidak boleh ada KKN, titipan, termasuk titipan menteri, gubernur, bupati, atau wali kota."
"Semua harus murni dari bawah yang masuk desil 1 dan desil 2, setelah dilakukan kunjungan lapangan dan disepakati oleh pihak-pihak terkait," tegasnya.
Sekolah rakyat akan diselenggarakan dengan sistem asrama dan lingkungan belajar yang kondusif.