Dispendukcapil Surabaya Mengendus Kecurangan dari Tren Pindah KK Jelang Penerimaan Siswa Baru

SURABAYA, KOMPAS.com - Menjelang pembukaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, muncul tren kenaikan permohonan pindah domisili.

Selama Januari-April 2025, jumlah pemohon pindah masuk (dari dalam maupun luar kota) mencapai 14.296 penduduk.

Permohonan tertinggi ada pada Februari dengan permohonan mencapai 4.554 penduduk.

Perpindahan domisili diduga turut berkaitan dengan SPMB SD, SMP, maupun SMA di Surabaya.

Ini mengingat jalur tersebut masih memiliki persentase terbesar dibandingkan jalur lain seperti afirmasi, prestasi, maupun perpindahan tugas orang tua.

Karenanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya mengambil langkah antisipatif terkait potensi perpindahan Kartu Keluarga (KK) menjelang pembukaan SPMB, khususunya jalur domisili.

Baca juga: Dedi Mulyadi Siapkan Sekolah Khusus untuk Siswa Lulusan Barak Militer

Pemkot Surabaya akan memastikan data kependudukan di Surabaya valid dan mencegah adanya praktik kecurangan terkait pendaftaran sekolah, khususnya melalui jalur domisili.

Biasanya, praktik pindah KK dilakukan oleh calon peserta SPMB dengan menumpang pada KK warga yang dekat dengan sekolah.

Karenanya, Pemkot Surabaya memperketat proses verifikasi terhadap pengajuan pindah KK, terutama pada perpindahan KK yang hanya dilakukan untuk anak bukan satu keluarga.

"Sebaliknya, kalau pindah KK satu keluarga, bersama anaknya, dan tempat tinggalnya jelas bukan tempat tidak resmi atau menumpang di KK orang lain, akan kita otorisasi (diperbolehkan)" ujar Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, Senin (5/5/2025).

Baca juga: Gus Ipul Sebut 5.000 Calon Siswa Sudah Daftar Sekolah Rakyat

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) 3/2025, jalur domisili pada SD mencapai minimal 70 persen dari total kuota siswa yang diterima.

Pun dengan SPMB SMP yang mencapai 40 persen dan SMA sebesar 30 persen hanya dari jalur domisili saja.

Sebagai persyaratan, pendaftar pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

Nama orang tua/wali calon Murid pada KK juga harus sama dengan yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, atau kartu keluarga sebelumnya kecuali orang tua meninggal dunia, bercerai; atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Namun, pemerintah juga memperbolehkan penggunaan kartu keluarga dengan perubahan data dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.