Kisruh Motor PCX Kades Lumajang, Kades Minta Bedakan Kekayaan Pribadi dengan Aset Milik Desa

LUMAJANG, KOMPAS.com - Rencana pemberian motor PCX baru dari Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada 198 kepala desa di daerah itu menimbulkan pro dan kontra.

Kompas.com melakukan wawancara terhadap dua kepala desa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Baca juga: Kisruh Motor PCX Kades Lumajang, 2 Kades Miliki Lahan Rumah yang Luas dan Lebih Pilih Gunakan Mobil

Mereka yaitu Kepala Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono; Suhanto dan Kepala Desa Banjarwaru, Kecamatan Lumajang; Samsul Arifin.

Desa Kebonagung dan Desa Banjarwaru terletak sekitar 10 menit dari pusat Kabupaten Lumajang.

Baca juga: Motor PCX Baru untuk Kades Lumajang, Warga: Sia-sia, Kades Ini Punya Mobil, Mereka Kaya-kaya

Mengenai anggapan kepala desa sudah mapan dan tidak perlu difasilitasi motor PCX, keduanya memiliki pandangan yang sama yakni warga harus bisa membedakan antara kekayaan pribadi dan aset milik desa.

Menurut Suharto, kekayaan pribadi kepala desa rata-rata tidak didapatkan dari gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan. Melainkan usaha lain seperti bertani, beternak, hingga berdagang.

"Harus dibedakan, aset pribadi dan aset desa. Kan bunyinya bukan kendaraan milik kepala desa, tapi kendaraan operasional desa," tegas Suhanto.

Baca juga: Motor PCX untuk Kades Lumajang, Warga: Percuma Motor Baru kalau Banyak Jalan Rusak

Pun senada dengan Samsul. Menurut dia, kaya atau tidak itu merupakan relatif.

"Kalau soal kaya tidak itu relatif, ada juga yang kepala desa tidak kaya, kan itu aset desa, misal nanti warga mau pinjam, loh ya pasti kami pinjamkan," ujar Samsul.

Baik Suhanto maupun Samsul memiliki pandangan yang sama soal pentingnya pembaruan kendaraan dinas untuk membantu kerja-kerja pemerintah desa.

Menurut mereka, dalam melaksanakan tugasnya, seorang kepala desa tidak bisa dipisahkan dari peran ibu-ibu penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).

Sehingga, motor lama yang berjenis motor sport ini dianggap kurang pas jika digunakan oleh ibu-ibu PKK.

Selain itu, pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah yang bersinggungan langsung dengan permasalahan-permasalahan mendasar di masyarakat.

Oleh karenanya, dibutuhkan mobilitas tinggi dan dukungan berupa fasilitas sarana prasarana yang prima untuk menunjang kerja pemerintah desa.

"Sangat penting, karena di pundak kepala desa ini semua permasalahan yang kalau di pemerintah pusat diurusi beberapa menteri, kalau di desa semuanya ada di pundak kepala desa dan pemerintah desa jadi butuh sarana yang memang cukup," jelas Suhanto.

Baca juga: Anggaran Rencana Motor PCX untuk Kades, Legislator: Dalam APBD 2025 Pemkab Lumajang Tidak Ada

Adanya kendaraan dinas baru juga dianggap sebagai bentuk penghematan karena beban perawatan yang harus dikeluarkan tidak sebanyak kendaraan lama.

"Dulu motor ini sempat mati saya hidupkan itu habis Rp 500 ribu, belum nanti perawatan berkalanya anggap servis rutin saja dua bulan sekali Rp 200 ribu, kalau yang baru perawatannya jelas lebih sedikit, jadi menurut saya ini juga bagian dari penghematan," jelas Samsul.