Minim Peserta Didik, Pemkot Pasuruan Jadikan SD Kandangsapi "Pilot Project" Sekolah Rakyat

PASURUAN, KOMPAS.com - Sekolah Dasar (SD) Kandangsapi II, Kelurahan Kandangsapi, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan bakal menjadi sekolah rakyat.

Pemilihan sekolah tersebut karena jumlah peserta didik minim dan berada di jalan strategis.

"Pemilihan sekolah SD Kandangsapi 2 sudah mempertimbangkan beberapa hal. Jumlah pendidik dan fisik bangunan. Hari ini sedang paparan dengan Kementerian Sosial," kata Kokoh Arie Hidayat selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan, Kamis (17/4/2025).

Baca juga: Pemerintah Daerah Bisa Bangun Sekolah Rakyat, Minimal Lahan 5 Hektar

Kokoh menjelaskan selama proses pencarian lokasi sekolah rakyat, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Pasuruan sudah melakukan survei ke beberapa sekolah atau lokasi.

Hasilnya, SD Kandangsapi II menjadi usulan dengan pertimbangan jumlah siswa hanya 81 siswa.

Jumlah jumlah siswa tersebut meliputi siswa kelas 1 hingga kelas 6.

"Nah nanti siswa yang berada di SD Kandangsapi II akan dipindahkan ke SD Kandangsapi I yang lokasinya tidak jauh. Jadi tidak perlu khawatir," katanya.

Baca juga: Batang Jadi Lokasi Prioritas Sekolah Rakyat, Bupati Faiz Siapkan Lahan 10 Hektar di Kecamatan Bandar

Selain jumlah siswa, kondisi bangunan di SD Kandangsapi II tidak banyak melakukan renovasi terlalu banyak.

Sehingga pada tahun ajaran 2025 langsung dapat digunakan tanpa menunggu. Karena masih banyak ruangan yang layak pakai.

"Sedangkan tahun ajaran 2025 ini kami sudah siap untuk dua rombel (dua kelas)," katanya.

Penggunaan gedung SDN Kandangsapi II ini merupakan pilot project sekolah rakyat di Kota Pasuruan.

Untuk tahap pertama tahun ajaran 2025 ini, pemkot mengajukan rombongan belajar (rombel) setingkat sekolah dasar saja.

Mengingat sekolah rakyat hanya diperuntukkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Kesetaraannya sama dengan sekolah-sekolah lainnya," ujar Kokoh.

Baca juga: 147 Sekolah Rakyat Baru Akan Dibangun, Pakai Teknologi Tahan Gempa

Sementara itu, Muhajir, salah satu warga menilai sekolah rakyat yang menjadi program dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial sebenarnya harus dikaji ulang.

Karena program sekolah gratis yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah sudah berjalan.

"Lebih baik pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lebih memaksimalkan program sekolah gratis. Karena pada dasarnya kan sama saja, sekolah gratis," katanya.