Pemkot Surabaya Bersedia Bantu Danai MBG Rp 1,1 Triliun

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengumumkan kesediaannya memberikan bantuan dana sebesar Rp 1,1 triliun dalam rangka mendukung program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengumuman ini disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang menyebutkan pemerintah daerah (Pemda) akan berkontribusi sekitar Rp 5 triliun untuk program tersebut.

"Kalau untuk warga Surabaya, kita kasih semua," ungkap Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, saat berada di Balai Kota pada Kamis (23/1/2025).

Baca juga: Diminta Patungan, Pemkab Lumajang Siapkan Rp 3 Miliar untuk MBG

Namun, Eri menekankan bahwa sebelum bantuan dana tersebut disalurkan, harus ada ketentuan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya.

"Saya berharap yang bergerak (memasak MBG) juga UMKM Surabaya. Karena ini menggerakkan ekonomi, jadi bukan lagi pengusaha besar tapi itu untuk UMKM," ujarnya.

Eri juga menambahkan bahwa bantuan yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu harus dirasakan langsung oleh warga Surabaya.

Ia menegaskan bahwa Pemda lain kemungkinan akan memiliki pandangan yang serupa.

"Jangan sampai (program MBG untuk murid) di Surabaya tapi UMKM-nya dari Gresik. Mau enggak orang Gresik sana kalau anggaran yang masuk untuk UMKM Surabaya?" ucapnya.

Lebih jauh, Eri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya telah memiliki sejumlah UMKM yang sebelumnya telah berkontribusi dalam program permakanan.

Ia berencana mendaftarkan UMKM tersebut ke badan gizi agar dapat berpartisipasi dalam program MBG.

"Saya yakin pemerintah ini juga menggerakkan ekonomi, karena Pak Presiden memiliki 8 tujuan, yang salah satunya mengurangi kemiskinan, dengan cara pergerakan UMKM," ujarnya.

Baca juga: Ayam Kurang Matang Picu Keracunan MBG, BGN Tak Sanksi yang Masak

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kontribusi pemda untuk pelaksanaan program MBG sepanjang tahun 2025 diperkirakan mencapai hampir Rp 5 triliun.

Rincian kontribusi tersebut terdiri dari Rp 2,3 triliun dari pemerintah kabupaten/kota dan Rp 2,5 triliun dari pemerintah provinsi.

"Pemerintah daerah yang mau menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp 2,3 triliun."

"Kalau ditambah APBD Provinsi yang PAD-PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah) kuat, itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun," kata Tito dalam sebuah rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).