Sidak Pasar Hewan Magetan, DPRD Jatim Minta Penetapan Status Wabah PMK
MAGETAN, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono meminta Pemerintah untuk menaikkan status penyakit mulut dan kuku (PMK) menjadi wabah.
Hal ini disampaikan Deni saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Hewan Parang, Kabupaten Magetan, Kamis (16/1/2025).
Ia menyoroti tingginya jumlah sapi yang terpapar PMK dalam dua bulan terakhir.
Baca juga: PMK Sekarang Lebih Ganas dari Kasus 2022, Pemerintah Didesak Tetapkan Status Wabah
"Perbedaan kebijakan antar daerah membuat mobilitas hewan ternak sulit dikendalikan, sehingga kita meminta pemerintah meningkatkan status PMK menjadi wabah," ujar dia.
Deni juga menjelaskan, pada bulan November 2024, Pemerintah Daerah Jawa Timur telah membagikan 12.000 dosis vaksin ke berbagai kabupaten dan kota untuk mengantisipasi penyebaran PMK.
Ia menambahkan, pada bulan Januari, Pemerintah Provinsi juga telah mendistribusikan 165.000 dosis vaksin.
"Pada 15 Januari 2025, sebanyak 165.000 vaksin juga telah didistribusikan ke kabupaten dan kota masing-masing," imbuh dia.
Lebih lanjut, DPRD Provinsi Jawa Timur telah mendorong Pemerintah Provinsi untuk menambah anggaran tahun 2025 guna pengadaan vaksin agar pelaksanaan vaksinasi di kabupaten dan kota dapat dilakukan secara lebih masif.
Baca juga: Pemprov Bali Minta Status Zona Hijau Wabah PMK
Deni memastikan, dalam APBD Provinsi Jawa Timur 2025, akan dialokasikan anggaran untuk pembelian 320.000 dosis vaksin, dengan rencana pengadaan tambahan sebanyak 1,4 juta dosis vaksin.
"Kemudian, untuk kekurangan vaksin, kita akan dorong untuk dilakukan melalui belanja tidak terduga (BTT)," ucap dia.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) milik Kementerian Pertanian RI, sejak 1 Desember 2024 hingga 13 Januari 2025, tercatat sebanyak 12.934 ekor sapi di Jawa Timur terpapar PMK, dengan 689 ekor dilaporkan mati.
Saat ini, sebanyak 8.500 ekor sapi sedang dalam proses pengobatan, 3.473 ekor sudah sembuh, 689 ekor mati, dan 272 ekor dipotong paksa.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
