Tuding Untungkan Paslon Tunggal, Ratusan Warga Kota Pasuruan Kirimi Keranda ke Kantor KPU dan Bawaslu

KOMPAS.com - Ratusan warga Kota Pasuruan menggelar aksi demonstrasi di Kantor KPU dan Bawaslu pada Kamis, 21 November 2024.

Mereka menilai kinerja KPU dalam sosialisasi pemilihan umum menguntungkan pasangan calon tunggal, Adi Wibowo - Mokhamad Nawawi.

Selain itu, mereka juga mendesak Bawaslu mencegah potensi praktik politik uang menjelang pemungutan suara yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

Aksi demonstrasi yang dilakukan warga yang tergabung dalam Forum Penyelamat Demokrasi Kota Pasuruan ini ditandai dengan membawa dua replika keranda.

Baca juga: Lawan Kotak Kosong, Paslon Pilkada Pasuruan Siapkan Dana Rp 690 Juta

Mereka menekankan bahwa pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang hanya diikuti paslon tunggal merupakan simbol kematian demokrasi.

Para demonstran menyebutkan bahwa selama masa kampanye, KPU Kota Pasuruan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) hanya membawa satu pasangan calon.

"Harusnya KPU menjelaskan secara fair bahwa pemilih juga dapat memilih kotak kosong jika tidak memilih paslon," ungkap Ayi Suhaya, koordinator aksi.

Selain itu, mereka juga menuduh bahwa hibah anggaran untuk Pilkada Kota Pasuruan sebesar Rp 20,3 miliar tidak transparan dan hanya menguntungkan paslon tunggal.

Mereka menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk pengadaan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK), tidak dilakukan secara adil.

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua KPU Kota Pasuruan, Nanang Abidin, menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan pihaknya telah sesuai dengan regulasi.

Baca juga: Debat Pilkada Pasuruan, 48 Anggota DPRD Datang tapi Dilarang Teriak

Ia menegaskan bahwa KPU tidak dapat memfasilitasi kotak kosong jika pelaksanaan pilkada hanya diikuti oleh satu paslon.

"APK dan bahan kampanye hanya bisa memfasilitasi paslon saja. Sedangkan penggunaan anggaran hibah, kami sudah menyelesaikan 80 persen, tinggal menyisakan pembayaran honor KPPS hingga tahapan pilkada berakhir," ujar Nanang.

Tidak puas dengan jawaban KPU, para pedemo melanjutkan aksi mereka ke Kantor Bawaslu Kota Pasuruan.

Setiba di sana, mereka mendesak agar pengawas pemilu serius mencegah dan menangkap pelaku praktik politik uang, yang mereka anggap rentan terjadi menjelang pemungutan suara.

"Jangan pernah ragu. Tangkap pelaku dan proses hukum. Jangan hanya berwacana," tegas Ayi Suhaya.

Baca juga: Pilkada Pasuruan, Paslon Tunggal Adi-Nawawi Terima APK Gratis dari KPU

Meskipun para demonstran menyuarakan tuntutan mereka dengan keras, anggota Bawaslu Kota Pasuruan, Akhmad Marta Affandi, memilih tidak memberikan tanggapan.

Akhirnya, massa meninggalkan lokasi dengan rasa kecewa, meletakkan replika keranda di depan pintu gerbang kantor Bawaslu yang dijaga aparat kepolisian.

Mereka juga menyesalkan ketidakhadiran Ketua Bawaslu Kota Pasuruan, Vita Suci Rahayu, saat demo ketiga tersebut.